PravadaNews – Polisi bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperketat pengawasan distribusi beras setelah mengungkap dugaan penyalahgunaan 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jakarta Timur pada akhir Oktober 2026 lalu.
Pengawasan tersebut dilakukan karena beras yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau justru diduga dikemas ulang untuk dipasarkan lebih mahal. Praktik ini berpotensi membuat subsidi harga dari pemerintah tidak sampai kepada masyarakat.
Hal itu diungkap Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat III Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komisaris Besar Polisi Lambe Patabang Birana, yang menyampaikan kepolisian telah menangani sejumlah perkara terkait pengoplosan beras SPHP.
Salah satu kasus terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, setelah polisi menemukan dugaan penyalahgunaan beras SPHP dalam jumlah besar yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyidikan.
“Selanjutnya, pada tanggal 29 Oktober 2026, Polres Pasuruan membongkar praktik pengoplosan 20 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” ujar Lambe, Senin (9/11/2026).
Kasus tersebut bermula dari laporan warga mengenai aktivitas bongkar muat beras mencurigakan di sebuah rumah di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menggerebek lokasi pada Kamis (29/10) sekitar pukul 18.30 WIB.
Dari hasil pemeriksaan sementara, beras SPHP yang diduga berasal dari Gudang Perum Bulog Kebonagung, Malang, dipindahkan dari kemasan asli berukuran 5 kilogram ke karung polos berkapasitas 50 kilogram. Beras ini kemudian diduga akan dijual kembali seharga Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram.
Atas temuannya, polisi menetapkan empat tersangka berinisial I.H., F., S.Y., dan M. serta menyita sekitar 20 ton beras SPHP bersama perlengkapan pengemasan ulang sebagai barang bukti.
Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 139 juncto Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Diketahui, pasal 84 mengatur larangan membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas ulang dan diperdagangkan, dengan pengecualian tertentu. Sementara itu, Pasal 139 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mensyaratkan adanya korban gangguan kesehatan manusia untuk penerapan pidananya.
Selain perkara Pasuruan, Lambe menyebut pengoplosan beras SPHP juga ditangani kepolisian di Jakarta Timur.
“Terdapat dua laporan polisi terkait beras SPHP yang dioplos, yaitu di wilayah hukum Polres Jakarta Timur dan Polres Pasuruan,” jelas Lambe.
Dalam pengungkapan di kawasan Matraman dan Cipinang, Jakarta Timur, pada Rabu (28/10), polisi menemukan dugaan penyalahgunaan sekitar 600 ton beras SPHP yang dikemas ulang untuk dijual hingga Rp17.000 per kilogram. Bapanas memperkirakan nilai subsidi pemerintah yang berpotensi tidak sampai kepada masyarakat mencapai Rp3,3 miliar.
Menyusul sejumlah kasus tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Brigadir Jenderal Polisi Hermawan, meminta pengawasan khusus terhadap Rumah Pangan Kita (RPK), salah satu jaringan penyaluran resmi Perum Bulog.
Pemeriksaan terutama ditujukan kepada mitra yang stok berasnya cepat habis dan kembali melakukan pemesanan dalam waktu singkat.
“Ada beberapa RPK yang dicurigai karena stoknya cepat sekali habis. Belum sepekan sudah habis, lalu memesan lagi. Kami minta Bulog segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila menemukan pemesanan yang mencurigakan seperti itu,” tutur Hermawan, dikutip Minggu (15/11).
Bapanas juga telah menyurati Satgas Pangan Polri di seluruh Indonesia untuk memeriksa penyaluran melalui RPK mitra Bulog. Pengawasan ini menjadi perhatian karena hingga Kamis (5/11), sebanyak 46.200 ton beras SPHP telah disalurkan melalui RPK atau 29,78% dari total realisasi penugasan tambahan sebesar 155.300 ton.














