PravadaNews – Perum Bulog harus memastikan harga beras di pasaran tidak melalui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Tantangan Bulog yang dihadapi saat ini bagaimana menjaga keseimbangan harga pangan di tingkat petani hingga konsumen.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menceritakan, tugas Bulog dalam menjaga keseimbangan harga pangan tidaklah mudah. Bulog harus memikirkan agar petani tetap untung dan konsumen dapat membeli beras dengan harga yang murah.
Dari sisi petani, kata Rizal, Bulog perlu menjaga harga gabah tetap memberi keuntungan kepada petani. Acuan harga pemerintah dalam membeli gabah petani sekarang ini dikisaran Rp6.500 per kilogram. Sementara itu, dari sisi konsumen, Bulog juga memiliki tanggung jawab memastikan harga beras tetap terjangkau dan sesuai dengan ketentuan HET yang berlaku.
“Jadi Bulog harus bersabar, istilahnya harus banyak minum pil sabar, Bapak. Jadi kalau harganya kerendahan di petani, petani komplain. Harga ketinggian di konsumen, konsumen komplain,” ujar Rizal di Jakarta, pekan lalu.
Tidak hanya petani dan konsumen, Bulog juga harus memperhatikan keberlangsungan usaha para pengusaha penggilingan padi. Menurut Rizal, harga yang terlalu rendah di tingkat produsen juga dapat menimbulkan keluhan dari pelaku usaha penggilingan.
Oleh karena itu, Bulog harus mempertimbangkan berbagai kepentingan agar kebijakan stabilisasi harga tidak merugikan salah satu pihak.
“Harga murah diproduksi, dikomplain juga oleh para produsen. Nah ini kami harus jaga betul, maintain*m dengan baik supaya harga-harga ini juga tetap stabil,” kata Rizal.
Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, menilai kebijakan HET sudah tidak sesuai dengan kondisi pasar dan biaya produksi beras saat ini.
“Ini kebijakan yang tidak masuk akal saja terkait dengan HET ini. Karena sudah jauh berbeda dengan situasi yang sesungguhnya,” ujar Dwi saat dikonfirmasi PravadaNews, pada pekan lalu.
Menurut Dwi, kenaikan harga gabah di tingkat petani menjadi salah satu faktor yang membuat harga beras sulit mengikuti batas maksimal yang ditetapkan pemerintah.
Delwi menyebut, harga Gabah Kering Panen (GKP) di sejumlah wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah telah mencapai Rp 8.200 hingga Rp 8.500 per kilogram (kg). Sementara itu, harga Gabah Kering Giling (GKG) di Indramayu mencapai Rp 9.800 per kg.
Sebagai contoh, jelas Dwi, apabila penggilingan membeli GKP dengan harga sekitar Rp 8.000 per kg, harga beras yang dihasilkan setidaknya dapat mencapai Rp 16.000 per kg. Belum lagi biaya pengangkutan, penggilingan, pengemasan, hingga keuntungan pedagang.
Dengan kondisi tersebut, harga beras yang dihasilkan setidaknya bisa mencapai di atas Rp 16.000 per kg. Harga tersebut sudah diatas HET
“Kalau misalnya penggilingan mengandalkan dari serapan gabah yang ada di petani, ya pasti harga beras minimum Rp16.000 itu, minimum. Sehingga kalau bisa sampai Rp17.000-an ribu harga beras,” jelas Dwi.
Dwi menilai pedagang akan kesulitan menjual beras apabila harus mengikuti HET beras premium sebesar Rp 14.900 per kg. Sebab, batas harga tersebut tidak lagi mencerminkan kondisi biaya produksi di lapangan.
Oleh karena itu, Dwi mengusulkan agar pemerintah menghapus kebijakan HET dan menggunakan HAP sebagai acuan dalam menjaga stabilitas harga beras.
“Kalau saya sih kenapa harus ada HET?” kata Dwi.














