PravadaNews – Pemerintah menyiapkan anggaran kompor listrik Rp815,59 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Dalam konteks ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong program tersebut untuk menekan ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG).
“Salah satu alternatifnya untuk menekan impor LPG adalah kita dorong kompor listrik,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikutip Rabu (17/6/2026).
Baca juga: DPR Minta Stok LPG dan BBM Aman
Pernyataan itu menempatkan kompor listrik sebagai pilihan kebijakan untuk mengurangi tekanan impor energi rumah tangga.
Berdasarkan data ESDM yang ada ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor disebut mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional. Nilai devisa untuk impor LPG disebut sedikitnya mencapai Rp120 triliun per tahun.
Sementara itu, pemerintah tetap menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG agar tidak naik. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat saat harga minyak global bergerak tidak stabil.
Meski begitu, dorongan konversi LPG ke kompor listrik menghadapi tantangan dari sisi harga energi rumah tangga.
Associate Principal Energy Shift Indonesia Ahmad Zuhdi menilai, LPG 3 kilogram yang masih murah dapat memperlambat minat masyarakat beralih.
“Selama LPG 3 kg tetap murah, adopsi kompor listrik akan sulit,” ujar Ahmad Zuhdi.
Menurut Ahmad Zuhdi, keberhasilan program juga terkait dengan keberanian pemerintah menata ulang subsidi LPG.
Di sisi lain, pengurangan impor LPG belum otomatis menurunkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika penerima program memakai listrik bersubsidi, tekanan negara bisa bergeser dari subsidi LPG ke subsidi listrik.
Hal senada diutarakan oleh Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. yusuf menilai, pengurangan impor LPG tetap masuk akal dari sisi fiskal.
“Upaya mengurangi ketergantungan pada LPG impor merupakan langkah yang logis dari perspektif ketahanan energi dan fiskal,” ujar Yusuf.
Meski begitu, Yusuf mengingatkan program itu tidak cukup dinilai dari jumlah kompor yang dibagikan kepada masyarakat.
“Pelajaran terpenting adalah keberhasilan program tidak ditentukan oleh pembagian kompor, tetapi oleh keekonomian penggunaan listrik bagi masyarakat,” ucap Yusuf.
Konversi LPG perlu dihitung dari biaya memasak, kesiapan daya listrik, dan dampaknya terhadap subsidi negara. Tanpa desain tarif yang tepat, program ini berisiko memindahkan beban subsidi dari tabung LPG ke keekonomian penggunaan listrik.
