Iliustrasi Beras. (Foto: Dok. Perum Bulog)

Beranda / Ekonomi / Ekonom Usul HET Beras Premium Direlaksasi

Ekonom Usul HET Beras Premium Direlaksasi

PravadaNews – Upaya menjaga harga beras premium tetap terjangkau menghadapi tantangan ketika biaya pembelian gabah terus meningkat. Kondisi tersebut memunculkan usulan kenaikan sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menjaga kelancaran pasokan beras premium di ritel modern.

Persoalannya bukan hanya pada jumlah beras yang tersedia, tapi juga harga yang harus dibayar penggilingan untuk mendapatkan bahan baku. Ketika harga gabah terus meningkat, penggilingan menghadapi kesulitan menjual hasil produksinya sesuai batas harga pemerintah.

Direktur Akademika Center, Edy Priyono, menilai kondisi itu perlu diatasi melalui penyesuaian HET agar penggilingan tetap memperoleh keuntungan dan pasokan beras premium ke ritel modern tidak terhambat.

Pemerintah, jelasnya, dapat memberikan kelonggaran harga untuk sementara waktu tanpa harus mengubah batas harga jual beras premium secara permanen.

“Nah, ada satu solusi. Dalam jangka pendek, itu relaksasi HET,” tutur Edy saat dihubungi PravadaNews, Kamis (19/11/2026). 

Relaksasi yang dimaksud merupakan kenaikan sementara batas harga jual beras premium. 

Edy mengusulkan kebijakan ini berlaku hingga akhir tahun, sebelum musim panen raya kembali berlangsung pada awal 2027.

“Ya, HET-nya mesti dinaikkan lah untuk sementara, paling tidak sampai bulan Desember. Katakanlah dua bulan dilakukan relaksasi. Dan itu sudah pernah dilakukan,” tegas Edy.

Usulan tersebut bukan kebijakan yang sama sekali baru, sebab pemerintah pernah menaikkan sementara HET beras premium pada Maret 2024. Saat itu, batas harga di Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan dinaikkan dari Rp13.900 menjadi Rp14.900 per kilogram untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga.

Selain memiliki riwayat penerapan, penyesuaian HET juga dimungkinkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 5 Tahun 2024. Aturan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi HET sewaktu-waktu melalui pembahasan lintas kementerian.

Adapun alasan Edy mengusulkan relaksasi hingga akhir tahun berkaitan dengan perubahan musim panen. Baginya, hasil panen pada Oktober hingga Desember lebih sedikit dibandingkan musim panen raya Februari hingga April sehingga harga gabah cenderung meningkat.

Harga gabah sekarang, kata Edy, telah melampaui Rp8.000 per kilogram, jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Dengan harga bahan baku tersebut, Edy memperkirakan beras dapat dijual sekitar Rp16.000 per kilogram. Perhitungan kasar itu menggunakan perbandingan harga beras sekitar dua kali harga gabah,

Namun, harga jual beras premium masih dibatasi melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras yang berlaku sejak 22 Agustus 2025.

Dalam aturan ini, HET beras premium untuk Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan sebesar Rp14.900 per kilogram. Sedangkan  wilayah Sumatera lainnya, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp15.400, sedangkan Maluku dan Papua Rp15.800 per kilogram.

Artinya, perkiraan harga beras berdasarkan perhitungan Edy sudah melampaui HET di sejumlah wilayah. Selisih inilah yang dinilai menyulitkan penggilingan mendapatkan keuntungan apabila membeli gabah dengan harga tinggi.

Di sisi lain, jaringan ritel modern cenderung mematuhi HET karena khawatir terkena sanksi apabila menjual beras di atas batas yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, menurut Edy, sebagian pemasok memilih tidak menjual beras premium daripada harus menanggung kerugian.

Karenanya, Edy berharap relaksasi HET dapat mendorong penggilingan kembali memasok beras premium ke ritel modern meskipun harga yang dibayar konsumen berpotensi meningkat. Setelah memasuki musim panen raya sekitar Februari hingga April 2027, Edy mengusulkan HET dikembalikan ke batas sebelumnya.

Sebelumnya, Sekretaris Utama Bapanas Ito Hediarto dalam catatannya pada Jumat (2/10) menyampaikan pandangan berbeda mengenai keterbatasan beras premium di sebagian ritel modern. 

Persoalan tersebut lebih berkaitan dengan pemerataan distribusi dari pusat distribusi menuju gerai, bukan kekurangan stok nasional.

Untuk mengatasinya, Bapanas terus mengawal penyaluran beras premium agar pasokan yang tersedia dapat menjangkau seluruh gerai ritel modern. 

Pemerintah juga tetap mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap HET dan telah memberikan teguran kepada ritel yang menjual beras melampaui ketentuan.

“Jadi poinnya adalah ketika ada oknum yang menentukan harga di atas HET, tidak ada alasan lagi. Kita lihat bersama, beras cukup, semuanya ada,” pungkas Ito.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *