PravadaNews – Harapan buruh memperoleh kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2027 dihadapkan pada kekhawatiran perusahaan terhadap bertambahnya biaya operasional. Pemerintah pun mengingatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila kenaikan upah tidak mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta penetapan upah minimum tetap memperhatikan kesejahteraan buruh.
“Jangan sampai buruh kemudian senang, tetapi para pengusaha sulit untuk beroperasional. Risikonya, usaha mereka bisa bangkrut atau bisa kemudian macet,” ujar Tito, dikutip Kamis (19/11/2026).
Menurut Tito, perusahaan yang kesulitan membiayai kegiatan operasional berpotensi mengurangi tenaga kerja. Akibatnya, buruh justru terancam kehilangan pekerjaan ketika kenaikan upah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan.
Di sisi lain, Tito memahami kebutuhan buruh untuk memperoleh penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL), terutama ketika harga barang dan jasa terus memengaruhi pengeluaran sehari-hari.
Karena kondisi ekonomi setiap daerah berbeda, Tito menjelaskan besaran upah minimum ditetapkan oleh gubernur sesuai keadaan wilayah masing-masing, termasuk untuk sektor pekerjaan tertentu.
Meski demikian, Tito menekankan perhitungan upah saja tidak cukup untuk menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak.
Pemerintah daerah, lanjutnya, juga perlu mempertemukan buruh dan pengusaha sebelum menetapkan besarannya.
“Kemudian, dalam menentukan itu, selain rumusan yang disampaikan tadi, perlu ada pembicaraan, dialog yang melibatkan buruh dan para pengusaha,” tutur Mendagri ini.
Untuk memfasilitasi pembahasan tersebut, Tito meminta gubernur memanfaatkan Dewan Pengupahan Daerah sebagai wadah penyampaian kepentingan buruh dan pengusaha sebelum keputusan akhir ditetapkan.
Selain itu, Tito menginstruksikan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau daerah yang belum menyelesaikan pembahasan upah minimum dan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengatasi hambatan yang muncul.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menuturkan penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam aturan ini, gubernur wajib menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Perhitungannya mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu dalam rentang 0,5 hingga 1,0.
Yassierli juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha agar penetapan upah minimum berjalan adil serta mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” kata Yassierli.
Adapun UMP 2027 harus diumumkan paling lambat 21 November 2026 dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 25 November. Sedangkan UMSP dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) diumumkan paling lambat lima hari setelah penetapan upah minimum masing-masing wilayah.














