PravadaNews – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta seluruh gubernur di Indonesia menggunakan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan upah minimum 2027.
Pemerintah juga menetapkan batas waktu bagi gubernur untuk mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026.
Pedoman penghitungan tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan pengupahan.
Yassierli menjelaskan, penetapan upah minimum tidak bisa hanya mengacu pada satu indikator. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja sekaligus memperhatikan kondisi perekonomian dan keberlangsungan dunia usaha.
“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Kamis (19/11/2026).
Dalam pedoman tersebut, pemerintah mengatur mekanisme penghitungan upah minimum bagi daerah yang telah memiliki UMP atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2026.
Penghitungan upah minimum 2027 dilakukan menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Hasil penghitungan kemudian digunakan untuk menentukan besaran penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan.
Pemerintah menetapkan rentang nilai alfa sebesar 0,50 hingga 1. Variabel tersebut mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga penentuannya harus mempertimbangkan kepentingan pekerja dan perusahaan.
“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelas Yassierli.
Penentuan nilai alfa nantinya melibatkan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dewan Pengupahan Provinsi bertugas memberikan pertimbangan untuk penghitungan UMP, sedangkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota berperan dalam penghitungan UMK.
Pertimbangan tersebut disesuaikan dengan karakteristik perekonomian dan kondisi ketenagakerjaan di setiap wilayah. Dengan demikian, nilai alfa yang digunakan dalam penyesuaian upah minimum dapat memperhatikan situasi masing-masing daerah.
Selain formula penyesuaian, pemerintah juga menggunakan data KHL tahun 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum 2027. Data tersebut dibedakan menjadi KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK.
Data KHL 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung menggunakan metodologi akademis. Penggunaan data tersebut dimaksudkan agar penetapan upah minimum memperhitungkan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya.
“Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027,” ujar Yassierli.
Dalam ketentuan penetapan upah minimum 2027, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu.
Khusus upah minimum sektoral, penetapannya harus didasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki karakteristik, keahlian, dan risiko kerja berbeda dari sektor lainnya, atau mempunyai tuntutan pekerjaan lebih berat maupun membutuhkan spesialisasi.
Pemerintah juga mengatur batas besaran upah minimum sektoral. UMSP harus ditetapkan lebih tinggi dibandingkan UMP, sedangkan UMSK harus berada di atas UMK.
Terkait jadwal penetapan, gubernur memiliki tenggat waktu berbeda untuk masing-masing jenis upah minimum. UMP 2027 harus ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026.
Adapun penetapan UMSP dilakukan paling lambat lima hari setelah UMP ditetapkan. Ketentuan serupa berlaku untuk UMSK yang harus ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.
Yassierli meminta seluruh gubernur memperhatikan pedoman dan tenggat waktu tersebut. Koordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah juga diperlukan agar proses penetapan upah minimum berjalan sesuai ketentuan.
“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.
Seluruh upah minimum 2027, meliputi UMP, UMSP, UMK, dan UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027 setelah ditetapkan oleh gubernur.
Sementara itu, pengupahan pada usaha mikro dan kecil memiliki ketentuan tersendiri. Besaran upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh, dengan batas paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.














