Sekretaris Ad Hoc MPR RI Abidin Fikri. (Foto: Dok. Instagram)

Beranda / Politik / MPR Bahas Masukan Mahfud MD soal Jadwal Pelantikan Wapres Baru

MPR Bahas Masukan Mahfud MD soal Jadwal Pelantikan Wapres Baru

PravadaNews — Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan membahas masukan terkait rencana pelantikan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026. 

Salah satu masukan yang menjadi perhatian adalah peringatan mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengenai potensi persoalan hukum jika jadwal sidang MPR tidak sesuai dengan tenggat waktu pengajuan calon wapres.

Sekretaris Ad Hoc MPR RI Abidin Fikri mengatakan, berbagai masukan yang berkembang di masyarakat akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat Panitia Ad Hoc pada Senin (23/11/2026).

Termasuk di antaranya pandangan Mahfud MD yang mempertanyakan kesesuaian jadwal sidang MPR dengan ketentuan perundang-undangan.

“Apa yang berkembang di masyarakat termasuk masukan dari Pak Mahfud MD tentu akan menjadi perhatian semua pihak termasuk dari Panitia Ad Hoc MPR dan sesuai dengan kesepakatan pada rapat awal Panitia Ad Hoc yang lalu kami akan rapat pada Senin, 23 November,” kata Abidin, Minggu (22/11/2026).

Abidin menegaskan, pembahasan tersebut tidak hanya mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, tetapi juga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejumlah ketentuan yang akan menjadi acuan di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Tata Tertib MPR.

Menurut Abidin, ketentuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan sidang MPR untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

Mahfud juga mengingatkan kembali rencana penyerahan dua nama calon wapres oleh Presiden Prabowo Subianto kepada MPR pada Rabu (25/11/2026). Rencana penyerahan dua nama tersebut sebelumnya disampaikan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto.

“Tentunya hal-hal yang berkembang berkaitan ketentuan peraturan perundang-undangan, Konstitusi, UU MD3 dan Tatib MPR akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Sidang MPR Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden,” ujar Abidin.

Sebelumnya, Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo dan pimpinan MPR agar memperhatikan tenggat waktu pengajuan calon wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud menilai, rencana sidang MPR pada 9 Desember 2026 berpotensi menghadapi persoalan hukum apabila Presiden belum menyerahkan dua nama calon pengganti wapres sesuai ketentuan yang berlaku.

Peringatan tersebut disampaikan Mahfud melalui akun X pribadinya, @mohmahfudmd, pada Jumat (20/11/2026).

Mahfud mengingatkan bahwa MPR berpotensi tidak dapat menggelar sidang pada tanggal yang telah direncanakan apabila batas waktu pengajuan calon tidak terpenuhi.

“Kepada Yang Terhormat. Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” tulis Mahfud.

Persoalan yang disoroti Mahfud berkaitan dengan perbedaan ketentuan penghitungan tenggat waktu dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.

Mahfud menjelaskan, UUD 1945 mengatur pengajuan calon pengganti wakil presiden dilakukan dalam waktu 14 hari sebelum sidang MPR.

Sementara itu, UU MD3 dan Tata Tertib MPR memberikan penjelasan bahwa penghitungan 14 hari tersebut menggunakan hari kerja, bukan hari kalender.

“Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 Hari sebelum Sidang MPR. (Ternyata) di dalam UU MD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah ‘hari kerja’, bukan hari kalender,” tulis Mahfud.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *