Ilustrasi Cinema XXI. (Foto: Dok. 21cineplex.com)

Beranda / Infotaiment / Ini Syarat Film Bisa Bertahan di Layar XXI

Ini Syarat Film Bisa Bertahan di Layar XXI

PravadaNews – Film yang baru beberapa hari tayang di bioskop bisa kehilangan sebagian jadwal pemutarannya ketika jumlah penonton menurun. Persaingan memperebutkan layar pun semakin ketat, terlebih Badan Perfilman Indonesia (BPI) mencatat sekitar 250 film nasional masih mengantre jadwal tayang pada November 2026.

Di tengah banyaknya pilihan tontonan, pengelola bioskop perlu menyesuaikan jadwal dengan minat penonton. Karena itu, jumlah penonton dan ketersediaan layar menjadi pertimbangan dalam menentukan kelanjutan pemutaran sebuah film.

Cinema XXI sendiri menggunakan data untuk menyusun jadwal pertunjukan sesuai permintaan masyarakat. Kebijakan tersebut dijelaskan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2025 yang diterbitkan pada Maret 2026.

Melalui pendekatan ini, pengelola dapat melihat perbedaan minat penonton di setiap lokasi bioskop. Informasi yang terkumpul kemudian digunakan untuk menentukan harga tiket sekaligus mengatur jadwal pemutaran film.

“Wawasan yang didapatkan membantu kami menetapkan harga tiket serta melakukan penyusunan jadwal tayang film yang sesuai dengan minat penonton di masing-masing bioskop,” tulis Cinema XXI dalam laporan itu, dikutip Minggu (22/11/2026).

Dengan cara tersebut, sebuah film dapat memperoleh jumlah pertunjukan berbeda antara satu bioskop dan lokasi lainnya. Film yang ramai ditonton di suatu daerah juga belum tentu mendapatkan sambutan serupa di tempat lain.

Salah satu ukuran untuk melihat minat masyarakat yakni tingkat okupansi atau persentase kursi yang terisi dalam suatu pertunjukan. Tingkat okupansi menunjukkan perbandingan antara jumlah tiket yang terjual dan kapasitas kursi di studio bioskop.

Selain keterisian kursi, jumlah penonton pada awal penayangan turut memberikan gambaran mengenai respons masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian karena setiap film harus bersaing mendapatkan jadwal di tengah kehadiran judul baru.

Persaingan itu pernah disoroti sutradara Loeloe Hendra dalam Sarasehan Seni Budaya Film di Yogyakarta pada Juni 2026. Dilansir dari laman resmi Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Loeloe menyoroti pentingnya hari-hari awal penayangan.

Menurut Loeloe, film dengan tingkat okupansi di bawah 30% berpotensi kehilangan layar lebih cepat. Namun, angka tersebut merupakan gambaran kondisi industri, bukan batas minimum resmi yang diumumkan Cinema XXI.

Meski demikian, berkurangnya jadwal bioskop tidak selalu mengakhiri perjalanan sebuah film. Sutradara film ini menjelaskan, sejumlah karya masih dapat menemukan penonton melalui layanan streaming setelah masa penayangan di bioskop.

“Ketika dia sudah bertemu dengan market-nya yang tepat sasaran, maka penontonnya tiba-tiba meningkat pesat setelah rilis di Vidio. Ternyata penontonnya memang spesifik,” ungkap Loeloe sebagaimana dikutip dari laman TBY.

Sementara itu, persaingan mendapatkan jadwal tayang juga berhubungan dengan jumlah layar yang tersedia. Berdasarkan keterangan resmi perusahaan, Cinema XXI mengoperasikan 1.404 layar di 272 lokasi hingga Kamis (12/11). 

Keterbatasan kapasitas bioskop turut dibahas dalam Majalah Lembaga Sensor Film (LSF) edisi pertama 2026. Publikasi itu menyoroti meningkatnya produksi film yang belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan ruang pemutaran.

Di Inggris, pengelola bioskop komersial juga mengevaluasi pendapatan tiket pada akhir pekan. Berdasarkan panduan Independent Cinema Office, hasil evaluasi menjadi bahan pembicaraan dengan distributor untuk menentukan kelanjutan penayangan pada minggu berikutnya.

Sementara di Indonesia, persoalan pembagian layar mendapat perhatian Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada April 2026. Dalam rapat bersama pelaku industri, DPR meminta transparansi mengenai sistem pemilihan film dan alasan perbedaan jumlah layar yang diberikan.

Selain pertimbangan bisnis, setiap film yang akan diputar di bioskop wajib memenuhi ketentuan hukum. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mewajibkan film memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sebelum diedarkan atau dipertunjukkan.

Undang-undang tersebut juga mengatur kesempatan penayangan yang adil bagi para pelaku usaha. Pasal 27 mengharuskan pengelola memberikan kesempatan jam pertunjukan berdasarkan urutan prioritas yang jelas dan diberlakukan secara setara.

Adapun pemerintah menetapkan kewajiban alokasi jam pertunjukan bagi film Indonesia melalui Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Ketentuan ini mengatur porsi paling sedikit 60% dari seluruh jam pertunjukan selama enam bulan berturut-turut.

Ketentuan itu diperjelas melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film. Pasal 14 mengatur penghitungan porsi 60%, sedangkan Pasal 15 membatasi dominasi satu perusahaan produksi, distribusi, atau impor film dalam alokasi jam pertunjukan.

Selanjutnya, Pasal 17 mengharuskan pengelola bioskop melaporkan jumlah penonton setiap judul film kepada pemerintah pada akhir bulan. Laporan tersebut memuat data penonton berdasarkan judul, lokasi bioskop, dan jam pertunjukan.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *