PravadaNews – PT Agrinas Pangan Nasional (Persero) berencana melakukan impor secara utuh (CBU) 105 ribu mobil pick up dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih. Pengadaan impor itu nilainya mencapai Rp24,66 triliun.
Ekonom senior, Prof Didik J Rachbini mengatakan, kebijakan tersebut menjadi preseden bahwa industri domestk dapat dengan mudah dikorbankan demi solusi cepat.
“Yang pada akhirna melemahkan fondasi transformasi ekonomi Indonesia,” kata Prof Didik dalam keterangannya kepada PravadaNews, Rabu (25/2/2026).
Prof Didik menjelaskan, industri otomoti Indonesia selama dua dekade terakhir berkembang menjadi basis produksi regional dan eksportir global.
“Masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing industri yang telah dibangun dengan investasi besar,” jelas Prof Didik.
Baca Juga: Kemendag Bidik 51 Juta Penumpang KA Jadi Pasar UMKM Pangan
Impor mobil pick up untuk memenuhi kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih, kata Prof Didik, merupakan kebijakan yang salah sekaligus inkonsistensi dari strategi industrialisasi pemerintah.
“Negara secara simultan mendorong TKDN, investasi manufaktur, dan penguatan rantai pasok, tetapi melemahkannya, membuka pintu impor massal kendaraan yang masif,” ujar Prof Didik.
Inkonsistensi kebijakan ini, lanjut Prof Didik, menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam dan luar negeri, serta berisiko merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang. “Pemerintah mutlak harus membatalkannya,” tegas Prof Didik.
Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan, harus ada arah kebijakan yang konsisten dan strategis dengan menjadikan prioritas produksi domestik melalui pengadaan pemerintah. “Dana publik, dan pajak harus digunakan untuk memperkuat industri nasional,” jelas Prof Didik.
“Pemerintah mendorong peningkatan investasi kendaraan niaga lokal dan membuat kebijakan industri yang konsisten dengan agenda hilirisasi,” pungkas Didik.
Baca Juga: Menkeu Sepakat Tunda Impor 105 Ribu Mobil Pick Up India
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menilai, kebijakan impor mobil pick up itu akan mengancam kelangsungan kerja puluhan ribu buruh di industri otomotif nasional.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengungkapkan, sejumlah anggota KSPI di perusahaan produsen mobil telah menyampaikan kekhawatiran secara langsung ke federasi.
Menurut Said Iqbal, masuknya 105.000 unit pick up impor akan membuat output produksi pabrik otomotif dalam negeri menurun. Sehingga, dikhawatirkan memicu pengurangan kontrak kerja hingga PHK.
“Anggota kami di produsen-produsen mobil sudah datang dan menyampaikan langsung. Ada potensi PHK karena output produksi bisa turun akibat impor 105.000 pick up dari India,” kata Said Iqbal dalam keterangannya kepada PravadaNews, Rabu (25/2/2026).
Said Iqbal mempertanyakan rasionalitas kebijakan tersebut, di tengah situasi ketenagakerjaan yang sedang tertekan. Said Iqbal menyebut, gelombang PHK masih terus terjadi di berbagai sektor.
Baca Juga: Koalisi Gugat Pasal Umrah Mandiri UU Haji ke MK
Said Iqbal mencontohkan ancaman PHK terhadap 2.500 buruh di PT Pakerin serta proses PHK dan perumahan buruh di industri makanan. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 88.000 buruh telah di PHK. Sementara hasil pendataan Litbang Partai Buruh dan KSPI memperkirakan angka tersebut telah mendekati 100.000 orang hingga Februari.
“Di tengah PHK ratusan ribu buruh, tiba-tiba muncul kebijakan yang justru berpotensi menambah PHK di industri otomotif. Ini kebijakan apa? Di mana rasionalitasnya?” tegas Said Iqbal.
KSPI menilai, apabila 105.000 unit pick up diproduksi di dalam negeri, maka dampaknya justru akan memperpanjang kontrak buruh yang saat ini bekerja di pabrik mobil, bahkan membuka lapangan kerja baru.
Presiden Partai Buruh itu memperkirakan produksi dalam negeri untuk jumlah tersebut dapat menyerap sedikitnya 10.000 tenaga kerja baru dalam periode 6 bulan hingga 1 tahun produksi.
“Kalau diproduksi di Indonesia, itu bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja. Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang,” pungkas Said Iqbal.
