PravadaNews– Lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance mendorong pemerintah menyiapkan strategi kebijakan yang lebih terarah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang meningkat.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat memperberat kondisi fiskal Indonesia, terutama karena sejumlah asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi meleset.
“Belum lagi harga minyak sekarang tembus 100 dolar AS per barel, berbeda jauh dari asumsi harga minyak di APBN 70 dolar AS per barel,” kata Esther, Sabtu (14/3/2026).
Baca juga: ASITA Ingatkan Risiko Hapus Transit di OTA
Esther menjelaskan pelemahan rupiah akan membuat berbagai belanja pemerintah yang menggunakan denominasi dolar AS menjadi lebih mahal. Dampaknya, ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan program pembangunan bisa semakin terbatas.
Selain faktor nilai tukar,kata Esther, lonjakan harga energi global juga dinilai menjadi tekanan tambahan bagi APBN. Menurut Esther, harga minyak dunia yang kini menembus 100 dolar AS per barel jauh lebih tinggi dibanding asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di level 70 dolar AS per barel.
Meski menghadapi tekanan tersebut, Esther menilai pemerintah masih memiliki sejumlah opsi kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Esther menyebut salah satu langkah yang disarankan adalah mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
“Dorong investasi renewable energy agar Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada fossil energykarena Indonesia punya banyak alternatif energi terbarukan seperti air, surya, angin dan lain-lain. Beri insentif lebih banyak,” ujar Esther.
Selain efisiensi anggaran, lanjut Esther, pemerintah juga didorong memperluas sumber devisa dari berbagai sektor potensial. Upaya ini dinilai penting mengingat kebutuhan dolar AS akan meningkat, terutama untuk pembayaran utang luar negeri dan transaksi internasional.
Esther juga menilai pemerintah perlu memperkuat strategi lindung nilai atau hedging terhadap fluktuasi nilai tukar dalam setiap kewajiban pembayaran yang menggunakan mata uang asing.
“Dengan mekanisme hedging, dampak pelemahan rupiah terhadap kewajiban pembayaran dalam dolar dapat ditekan,” kata Esther.
Di sektor energi, Indef menilai pemerintah perlu memperkuat ketahanan nasional melalui pembangunan kilang minyak domestik agar minyak mentah yang dimiliki Indonesia dapat diolah di dalam negeri secara optimal.
Selain itu, Esther menyampaikan, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
“Dorong investasi energi terbarukan karena Indonesia memiliki banyak potensi seperti tenaga air, surya, dan angin. Insentif bagi investor juga perlu diperkuat,” ujar Esther.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak konflik geopolitik global, termasuk potensi perang berkepanjangan di Timur Tengah yang dapat memicu gejolak ekonomi dunia.
“Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tetapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang,” ucap Prabowo.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, pemerintah memaparkan sejumlah skenario dampak konflik tersebut terhadap ekonomi nasional, termasuk kemungkinan meningkatnya harga minyak dan tekanan terhadap defisit APBN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut salah satu skenario menunjukkan defisit anggaran bisa melewati batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jika konflik global berlangsung dalam waktu lama.
“Kalau kita masukkan terhadap APBN kita Pak, yang sekarang, ini skenario pertama, ICP-nya di 86 (dolar AS per barel), kursnya di Rp17.000, Pak. APBN kita kursnya Rp16.500, kemudian dengan growth kita pertahankan Pak. Jadi, ini yang kita pertahankan growth di 5,3 (persen). (Imbal hasil, red.) Surat Berharga Negara (SBN) angkanya lebih tinggi Pak, 6,8 persen maka defisitnya adalah 3,18 persen,” sambung Airlangga.
