PravadaNews – Wacana kebijakan Work Frome Home (WFH) satu hari satu pekan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta yang diusulkan pemerintah telah mendapat respon beragam sejumlah pihak.
Adapun kebijakan itu diusulkan sebagai langkah strategi mensiasati penghematan energi ditengah situasi ketidakpastian ekonomi global dampak konflik antara AS-Israel vs Iran di Timur Tengah (Timteng).
Namun usulan kebijakan WFH itu juga dianggap tidak memberikan kontribusi nyata dalam mendukung semangat pemerintah untuk menghemat energi ditengah situasi ekonomi yang mengalami stagnansi.
Pasalnya, jika target dari pemerintah untuk penghematan anggaran, maka semestinya bukan hanya kebijakan WFH yang menjadi prioritas, melainkan penghentian sementara program-program yang tidak bermanfaat besar bagi masyarakat.
Baca juga: WFH 1 Hari Sepekan Masih Tunggu Keputusan Prabowo
Dalam keterangannya, Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai kebijakan work from home (WFH) ditenggarai tidak cukup memberikan dampak signifikan terhadap tujuan efisiensi anggaran negara secara keseluruhan.
Menurut Efriza, penghematan dari kebijakan tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan total belanja negara. Apalagi jika kebijakan itu tidak diatur secara selektif maka justru akan menjadi bias dalam penerapannya.
“Semestinya, kebijakan WFH satu hari sekadar opsi tambahan bukan menjadi prioritas,” ungkap Efriza kepada PravadaNews, pada Jumat
(27/3/2026).
“Secara anggaran, kontribusi efisiensi dari WFH itu tidak besar,” sambung Efriza.
Efriza menegaskan, pemerintah semestinya mengarahkan upaya efisiensi pada sektor-sektor dengan porsi anggaran yang lebih besar. Beberapa di antaranya adalah belanja birokrasi, proyek-proyek pemerintahan yang tidak menjadi prioritas untuk masyarakat, hingga memitigasi pencegahan kebocoran anggaran.
Selain itu, Efriza juga menyoroti pentingnya perampingan kabinet Kementerian serta penggabungan atau pembubaran lembaga negara yang dinilai tidak produktif.
Efriza menilai, langkah-langkah tersebut dianggap cukup lebih berdampak terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
“Bicara efisiensi dan efektivitas untuk dipilih pemerintah mestinya di sektor yang lebih besar, seperti terkait belanja birokrasi, berbagai proyek yang tidak prioritas, atau pencegahan kebocoran anggaran, dan perampingan kabinet maupun penggabungan atau pembubaran lembaga-lembaga negara yang tidak produktif,” terang Efriza.
Menurut Efriza, kebijakan WFH sebaiknya ditempatkan sebagai opsi tambahan, bukan prioritas utama lantaran ditenggarai hanya memberikan sedikit efek untuk menghemat energi maupun APBN.
Efriza menyebut meski diakui juga dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan fleksibilitas kerja, penerapan WFH dalam jangka panjang memiliki risiko tersendiri.
“memang WFH dianggap dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan fleksibilitas kerja tetapi, resikonya juha besar jika diterapkan begitu lama terjadinya menurunkan kinerja bikrokrasi, apalagi jika tidak disertai sistem pengawasan dan evaluasi yang jelas.,” kata Efriza.
Karena itu, Efriza mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menjadikan WFH sebagai kebijakan utama, terutama jika tujuannya dan target utamanya adalah efisiensi anggaran.
Efriza menambahkan, bahwa tanpa perencanaan dan pengawasan yang matang, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola birokrasi.
“Patut juga disampaikan bahwa kebijakan WFH pada dasarnya dampak anggarannya relatif kecil dalam perhitungan belanja negara secara keseluruhan,” tutup Efriza.
Sebelumnya, Pemerintah bakal segera mengumumkan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk diberlakukan kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta.
Dalam keterangannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah juga telah menyepakati keputusan pemberlakuan WFH itu. Keputusan itu diambil berdasarkan kegiatan rapat bersama jajaran Menko dan Menteri Teknis.
Hadir dalam pertemuan itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Rapat yang berlangsung selama hampir empat jam itu membahas sejumlah kajian langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi potensi dampak krisis energi global yang diakibatkan oleh konflik Timur Tengah.
Namun, Tito menegaskan bahwa pengumuman resmi mengenai hari WFH belum bisa dilakukan sampai hasil rapat telah resmi dilaporkan kepada Presiden.
“Sudah rapat kemarin, rapat hampir tiga atau empat jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara,” kata Tito, Rabu (25/3).
Di sisi lain, Tito juga menekankan bahwa keputusan pemberlakuan kebijakan WFH satu minggu satu hari itu nantinya akan disampaikan
langsung usai disetujui Presiden Prabowo Subianto.
Tito menuturkan, pada prinsipnya pihaknya bersama jajaran Menteri lain hanya memberikan masukan dan saran terhadap pemberlakuan WFH tersebut.
“Saya nggak tahu siapa yang akan menyampaikannya, apakah Pak Menko PMK, Menko Ekonomi, atau Pak Mensesneg. Kami hanya memberikan masukan,” pungkas Tito.
