PravadaNews – Kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, yang meliputi Gedung MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, resmi memberlakukan pemadaman listrik sebagai bagian dari langkah strategis mendukung upaya efisiensi energi nasional yang digaungkan pemerintah.
Langkah ini diambil setelah evaluasi internal menunjukkan adanya potensi penghematan energi yang signifikan, terutama di gedung-gedung yang selama ini mengonsumsi listrik dalam jumlah besar untuk penerangan, pendingin ruangan, dan berbagai fasilitas operasional lainnya.
Baca juga: DPR Apresiasi Pemerintah Batalkan Sekolah Daring
Pemadaman listrik tersebut dijadwalkan secara bergiliran dan terencana, dengan tujuan memastikan aktivitas legislasi dan pelayanan publik tetap berjalan lancar sambil menekan penggunaan energi yang tidak esensial.
Keputusan ini sejalan dengan program pemerintah yang mendorong setiap instansi negara untuk mengurangi konsumsi listrik, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan mengimplementasikan praktik keberlanjutan di lingkungan kerja, sekaligus menjadi contoh bagi sektor swasta dan masyarakat luas dalam penerapan efisiensi energi.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pemadaman listrik dilakukan di semua ruang kerja dan ruang rapat setiap pukul 18.00 WIB hingga pagi. Menurut dia, petugas yang mengelola gedung-gedung di DPR akan mengontrol penggunaan listrik itu.
“Pokja (kelompok kerja) bagian gedung akan kontrol untuk penggunaan listrik juga AC,” kata Indra saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Selain itu, Indra mengatakan pihaknya juga memberlakukan penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI, mulai dari eselon 3 hingga eselon 1.
“Kami fokus pada ASN (aparatur sipil negara). Jadi, saat ini sementara setiap minggu dikurangi jatah BBM-nya 1 hari,” kata Indra.
Indra mengatakan penghematan itu akan efektif diberlakukan pada Senin (30/3), ketika semua pejabat Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI sudah lengkap. Namun sebelumnya pihak Biro Umum Setjen DPR RI juga sudah mengkalkulasi kebijakan penghematan itu.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah terus menyiapkan strategi untuk menjaga kesehatan fiskal negara, termasuk menutup potensi defisit anggaran melalui pengetatan belanja dan penyisiran program yang dinilai kurang prioritas.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat menjaga defisit tetap terkendali sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran.
