PravadaNews – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang melanggar aturan.
Selain itu Prabowo juga meminta Bahlil menindaktegas tambang- tambang ilegal yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.
Instruksi itu disampaikan dalam rapat kerja Kabinet Merah Putih yang dihadiri oleh seluruh Menteri dan ratusan pejabat negara yang digelar di iIstana Negara, Rabu (8/4/2026).
Baca juga: KPK Bongkar Duit Tambang Gelap
Dalam pidato kepresidenannya, Prabowo mengaku telah menerima laporan soal keberadaan ratusan tambang dengan status perizinan tidak jelas, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung.
“Saya dapat laporan ada ratusan tambang tidak jelas atau IUP tidak jelas di hutan lindung,” ujarnya.
Prabowo juga turut menyinggung kondisi kawasan hutan lindung di sejumlah wilayah saat berdialog dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Prabowo menyebut Kementerian Kehutanan belum mengeluarkan izin penebangan kayu di area tersebut.
“Alhamdulillah Menteri Kehutanan ini oke juga. Dia belum kasih izin potong kayu, jadi ESDM segera evaluasi,” ujar Prabowo.
Selain itu Prabowo menekankan, Kementerian ESDM harus segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk melakukan penindakan atas IUP ilegal di sejumlah wilayah.
Prabowo meminta Kementrian ESDM segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi kasus tambang ilegal tersebut termasuk mencabut seluruh izin yang terbit di perusahaan-perusahaan dinilai melanggar aturan.
Sementara itu Prabowo kemudian meminta Bahlil secara langsung untuk menindaklanjuti temuan di lapangan yang berkaitan dengan tambang ilegal dan pelanggaran pengembangan hutan lindung.
Prabowo menyatakan dibawah komandonya pemerintah tidak boleh bersikap kompromistis terhadap pelanggaran di sektor pertambangan.
Prabowo menambahkan, bahwa pengelolaan sumber daya tambang harus berada di bawah kendali negara guna memperkuat institusi dan memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat.
“Tidak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan rakyat. Kepentingan kawan, keluarga, kelompok, kita cabut semua IUP yang tidak beres,” tutup Prabowo.
