PravadaNews – Terungkapnya kasus korupsi oleh Kejagung RI yang telah menyeret eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua petinggi lainnya dinilai harus dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola lembaga tersebut.
Diketahui dua pejabat tinggi BGN lainya yang ditetapkan tersangka oleh Kejagung yakni mantan wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung.
Peristiwa kasus dugaan korupsi yang menerjang BGN itu harusnya bisa menjadi bahan evaluasi dari pemerintah untuk memperkuat fondasi kelembagaan program tersebut.
Dalam keterangannya, Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan reformasi kelembagaan BGN serta memperbaiki tata kelola program MBG.
Sosok yang akrab disapa Didik itu menyebut, reformasi dan evaluasi lembaga tersebut sangat penting dilakukan dengan harapan kinerja program itu dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam waktu jangka panjang.
“Sekarang saatnya mengambil momentum ini sebagai peluang emas untuk melakukan reformasi kelembagaan BGN dan tata kelola MBG agar menjadi jauh lebih baik ke depan,” kata Didik kepada PravadaNews, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, reformasi tersebut perlu dimulai dengan pemisahan yang lebih tegas antara fungsi regulator dan pelaksana program.
Selama ini, BGN dinilai memikul peran yang terlalu luas, mulai dari data perumusan kebijakan hingga proses pelaksanaan operasional di lapangan.
Didik berpendapat bahwa model kelembagaan yang lebih kuat harus menempatkan BGN sebagai regulator utama yang bertugas menetapkan arah, standar, dan sistem pengawasan nasional.
“Reformasi harus dilakukan dengan memisahkan fungsi regulator. Kita harus membangun model kelembagaan yang lebih kuat dan lebih baik dimana BGN berperan sebagai regulator, bukan operator utama,” terang Didik.
Dalam skema tersebut, BGN akan fokus pada penyusunan standar gizi, data standar operasional, pengelolaan sistem data nasional, serta evaluasi program secara menyeluruh.
“BGN berperan sebagai regulator, bukan operator utama fokus pada standar gizi, standar operasional, sistem data nasional,dan evaluasi,” tegas Didik.
Sementara itu, pelaksanaan operasional program MBG dinilai lebih efektif jika diserahkan kepada aktor-aktor yang berada lebih dekat dengan masyarakat.
Didik menuturkan Pemerintah daerah, sekolah, koperasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah (UMKM) sektor pangan lokal seharusnya memiliki posisi strategis menjalankan distribusi penyediaan makanan secara langsung.
Pendekatan iru, menurut Didik, tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, tetapi juga membuka ruang yang jauh lebih besar bagi penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan koperasi dan UMKM pangan.
Didik menekankan bahwa peran negara seharusnya berfokus pada pengaturan, pengawasan, dan penjaminan kualitas layanan, bukan menjalankan seluruh rantai operasional secara terpusat.
“Sedangkan operasional dilakukan oleh pemerintah daerah, sekolah, koperasi, dan UMKM pangan lokal. BGN ke depan sebagai Negara mengarahkan, bukan mengerjakan semuanya,” tutup Didik.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola program.
Adapun keputusan itu menandai adanya perubahan arah kebijakan pemerintah dari ekspansi cepat soal menuju peningkatan kualitas layanan dan tata kelola program.
Langkah itu diambil setelah tiga petinggi BGN sebelumnya yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung telah resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola anggaran MBG.
Usai peristiwa itu, pemerintah pun memutuskan distribusi anggaran MBG untuk 2026 akan dipangkas dan melakukan evaluasi program pengelolaannya.
Dalam keterangannya, Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan kegiatan evaluasi itu akan mencakup soal tata kelola, standar operasional dapur, serta penyesuaian sasaran penerima manfaat.
Sosok yang akrab disapa Nanik itu menuturkan, BGN saat ini tidak lagi berupaya mencapai target 82,9 juta penerima manfaat namun akan fokus menempatkan kualitas pelaksanaan program sebagai prioritas utama.
Nanik menyebut perubahan fokus tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk perbaikan internal BGN serta pada kualitas pelayanan MBG.
Nanik berpendapat keberhasilan program itu tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah penerima manfaat, melainkan juga terkait kualitas makanan yang disajikan dan efektivitas pelaksanaannya.
“Bisa jadi kita tidak mengejar 82,9 juta penerima manfaat, tetapi memastikan dapur-dapur yang ada mampu menyediakan makanan bergizi dengan baik,” kata Nanik dikutip Senin (8/6/2026).
Sebagai informasi hingga saat ini, sebanyak lebih dari 27.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah. Meski begitu, agar tetap meningkatkan kualitas pelayanan BGN akan mengkroscek kembali daerah-daerah yang memiliki data dapur memadai untuk mencegah pemborosan pembangunan dapur baru.
Nanik menjelaskan, evaluasi ini akan terus berlangsung untuk
mengembalikan kepercayaan publik pada salah satu program prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN tersebut.
Selain pembenahan internal, BGN juga akan membuka kemungkinan pendanaan dari sektor swasta melalui hibah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Skema tersebut diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan program tanpa menambah tekanan signifikan terhadap keuangan negara.
Di sisi lain, perubahan strategi itu terjadi setelah alokasi anggaran MBG tahun depan ini diturunkan menjadi Rp268 triliun dari rencana awal Rp335 triliun.
Nanik menekankan, dengan ruang fiskal yang lebih terbatas, BGN akan tetap memilih memperkuat kapasitas dapur yang beroperasi dibanding untuk mempercepat pembangunan fasilitas baru dalam skala besar.
Menurut Nanik, program ke depan juga akan lebih diarahkan kepada ekspansi dapur wilayah terpencil dan daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terkait pangan bergizi.
Nanik menegaskan, prioritas itu diperlukan agar manfaat program menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Nanik menambahkan, melalui data evaluasi ini MBG dapat dijalankan secara lebih efektif, akuntabel, dan juga tepat sasaran, terutama bagi kepada anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses soal ekonomi.
“Kami akan lebih fokus memastikan dapur yang sudah ada berjalan sesuai standar dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan,” pungkas Nanik.
