PravadaNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penghargaan atas capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2025 kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi entitas pemeriksaan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III).
Penghargaan ini diberikan dalam Seminar Pelaporan Keuangan dan Kinerja K/L dengan tema “Peningkatan Kapasitas Pelaporan dan Penguatan Fungsi Pengawasan Intern untuk Mewujudkan Laporan Keuangan (LK) dan Kinerja K/L yang Berkualitas dan Bernilai Tambah”, di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Dalam sambutannya, Anggota III BPK Akhsanul Khaq menyampaikan, apresiasi dan penghargaan atas peningkatan signifikan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada entitas di lingkup pemeriksaan Ditjen PKN III.
“BPK memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 16 entitas pada lingkup pemeriksaan Ditjen PKN III yang telah menyelesaikan progress TLRHP di atas 90%. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan konsistensi entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” ujar Akhsanul dikutip dari laman BPK, Rabu (8/4).
Akhsanul mengungkapkan, selama periode 2022 hingga 2025, persentase penyelesaian TLRHP terus menunjukan tren positif, meningkat dari sekitar 73,9% pada 2022 menjadi 86,46% pada 2025. Di sisi lain, jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti juga mengalami penurunan drastis dari 7,7% menjadi hanya 0,19%.
“Capaian ini menunjukkan komitmen kuat K/L dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ungkap Akhsanul.
Lebih lanjut, Akhsanul menegaskan, setiap menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan LK dan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).
Akhsanul juga menekankan, penguatan akuntabilitas merupakan fondasi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Akhsanul, pelaporan yang andal, konsisten, dan terintegrasi menjadi kunci dalam menghasilkan pengambilan keputusan yang berkualitas.
Selain itu, akuntabilitas yang kuat menjamin setiap alokasi anggaran tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga menghasilkan kinerja dan dampak terukur. Melalui Pemeriksaan LK dan Kinerja, BPK memastikan pengelolaan keuangan negara tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal PKN III (Dirjen PKN III) BPK, Dede Sukarjo dalam laporannya menyampaikan penyelenggaraan seminar ini merupakan salah satu bentuk peran aktif BPK dalam mendorong peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas K/L.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman strategis mengenai standar kompetensi pelaporan keuangan dan kinerja terkini guna menjamin integritas dan kualitas penyusunan LK dan kinerja K/L yang berkelanjutan, serta meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penyusun LK dan kinerja sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga menghasilkan laporan yang berkualitas dan bernilai tambah,” ujar Dede.
Seminar ini mengundang narasumber dari internal dan eksternal BPK, yaitu Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Diklat PKN) BPK, R. Yudi Ramdan Budiman, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aryanto Wibowo, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI), Ardan Adiperdana, dan Anggota DPN IAI, Lindawati Gani.
Turut hadir pula Ketua Dewan Penasihat IAI, Moermahadi Soerja Djanegara, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPK dan K/L.
