PravadaNews – Antrean panjang kendaraan angkutan barang untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar masih menjadi persoalan di sejumlah ruas jalan di Pulau Sumatera.
Kondisi tersebut membuat truk-truk logistik harus menunggu berjam-jam, bahkan hingga berhari-hari di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju berbagai daerah tujuan.
Dampaknya, distribusi barang menjadi lebih lambat, biaya operasional angkutan meningkat, dan pasokan komoditas ke pasar berpotensi mengalami keterlambatan.
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Rizki Nauli Siregar mengungkapkan, gambaran tersebut yang dilihat saat melewati sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Dalam pengamatannya, antrean di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) justru terjadi pada Solar, bukan Pertalite.
“Pemerintah mungkin bisa mengatakan, secara agregat, pasokan Pertalite sudah disediakan sebesar ini, tetapi secara granular banyak daerah mungkin tidak membutuhkan Pertalite sebagai solusi utama,” jelas Rizki saat ditemui di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, karakter jalur Sumatera membuat kebutuhan solar lebih menonjol di titik tertentu. Rute jauh dan medan berbukit membuat kendaraan diesel tetap menjadi pilihan utama angkutan barang.
Waktu tunggu untuk memperoleh Solar berisiko memengaruhi jadwal pengiriman. Bagi pelaku logistik, keterlambatan itu dapat masuk ke biaya operasional dan ongkos angkut.
Rizki menilai, kebijakan energi perlu membaca kebutuhan wilayah secara lebih rinci.
“Jadi, angka agregat bisa menutupi banyak informasi. So, don’t be naive or pretend to be naive,” tutur pengamat itu.
Pria yang akrab disapa Kiki ini menekankan, logistik merupakan input produksi dalam kegiatan ekonomi. Karena itu, distribusi Solar di Sumatera perlu dilihat sebagai bagian dari kebijakan ekonomi wilayah.
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi perlu diperkuat. Pengawasan dilakukan dari terminal penyimpanan hingga SPBU agar BBM subsidi diterima pengguna yang berhak.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, distribusi BBM subsidi harus tepat sasaran dan tepat volume agar kegiatan ekonomi tidak terganggu.
“Untuk itu, diperlukan pengawasan bersama dalam pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat volume agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik,” ungkap Wahyudi, Selasa (16/6).
Di Riau, lembaga tersebut dan pemerintah daerah memperkuat kerja sama pengendalian BBM subsidi. Wilayah itu menjadi salah satu jalur utama lintas Sumatera sehingga mobilitas kendaraan logistik ikut memengaruhi kebutuhan Solar.
BPH Migas turut menyoroti potensi penyalahgunaan BBM subsidi oleh kendaraan yang tidak berhak. Tanpa pengawasan dan pembacaan kebutuhan wilayah yang lebih rinci, antrean Solar tetap berisiko menjadi beban bagi logistik Sumatera.
