PravadaNews – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka opsi perubahan rute keberangkatan jemaah haji melalui Afrika jika eskalasi di Timur Tengah terus memanas.
“Kalau jamin keamanan, maka kita siapkan rute penerbangannya berubah,” kata Wamenhaj Dahnil Anzar kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan minggu lalu.
Tidak hanya mengubah rute penerbangan, Kemenhaj juga berencana untuk menunda keberangkatan haji, jika perang di Timur Tengah membahayakan jemaah.
“Kalau kemudian membahayakan jemaah, membahayakan keselamatan, maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul, apabila keselamatan warga negara kita terancam,” jelas Dahnil.
Kemenhaj Hati-hati Ambil Keputusan
Ketua Komnas Haji, Mustohil Siradj mengingatkan Kemenhaj untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan penyelenggaraan haji tahun ini.
“Oleh karena itu, Kemenhaj harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan, apakah akan memberangkatkan misi haji 2026 M/ 1447 H, tidak mengirimkan atau mengubah skema perjalanan yang sudah dirancang,” kata Mustohil kepada PravadaNews, Selasa (17/3/2026).
Mustohil menjelaskan, misi haji masyarakat muslim dari bumi Nusantara yang berangkat ke tanah suci tidak selalu dilakukan dalam suasana aman dan damai.
“Rombongan jemaah haji seringkali berhadapan dengan konflik, perang dan kemelut global,” imbuh Mustohil.
“Misalnya saat bangsa kita berjuang merebut kemerdekaan (era revolusi) dan pasca kemerdekaan misi haji tetap berjalan,” sambung Mustohil.
Pada saat berkecamuk Perang Dunia I dan II, hingga era Perang Teluk antara Iran dan Irak pada 1990, lanjut Mustohil, pengiriman jemaah haji asal Indonesia tidak dibatalkan.
“Meski lanskap perang modern saat ini melibatkan teknologi jarak jauh yang lebih destruktif, preseden tersebut perlu menjadi salah satu bahan kalkulasi,” pungkas Mustohil.
Baca Juga: Kemenhaj Pastikan Persiapan Haji 2026 Tetap Berjalan
DPR Ingatkan Pemerintah Pastikan Penyelenggaraan Haji 2026
Komisi VIII DPR RI memperingatkan pemerintah untuk memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Komisi VIII mewanti-wanti agar keselamatan jemaah jadi prioritas utama.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni mengatakan, kondisi geopolitik di Timur Tengah sedang tidak menentu. Akibatnya, sejumlah negara di Asia Timur menutup wilayah udaranya.
“Kita harus menyadari bahwa kondisi global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah, bisa berdampak pada berbagai aspek penyelenggaraan haji, termasuk jalur penerbangan dan keamanan perjalanan jamaah,” kata Lisda, Selasa (17/3/2026).
Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk mengatur skema dan menyiapkan langkah mitigasi terkait dengan penyelenggaraan haji tahun ini. “Karena itu mitigasi risiko harus disiapkan sejak dini,” kata Lisda.
Tiga Skenario
Lisda menuturkan, dala Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umrah, terdapat tiga skenario terkait dengan keberangkatan haji Indonesia tahun 2026, sehubungan dengan eskalasi di Timur Tengah.
Skenario pertama, haji tetap diberangkatkan dengan perubahan rute penerbangan ke jalur yang lebih aman. Kedua, menunda atau membatalkan keberangkatan jemaah meski Pemerintah Kerjaan Arab Saudi membuka pelaksanaan ibadah haji.
Lisda mengatakan, jika pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah demi alasan keselamatan, pemerintah harus memastikan seluruh biaya yang dikeluarkan para jemaah tidak hangus.
“Pemerintah harus memastikan bahwa biaya haji jamaah tidak hangus dan tetap terlindungi,” jelas Lisda.
Skenario ketiga yakni pemerintah harus bersiap jika Pemerintah Kerjaan Arab Saudi memutuskan untuk menutup penyelenggaraan ibadah haji karena kondisi tertentu.
“Jika sampai terjadi penutupan haji oleh Arab Saudi, maka prioritas utama kita adalah memastikan dana jamaah tetap aman dan bisa dikembalikan secara utuh,” kata Lisda.
Transparan Kelola Dana Jemaah
Lisda mengingatkan pemerintah agar pengelolaan keuangan jemaah haji dilakukan secara transparan. “Transparansi pengelolaan dana jamaah menjadi hal yang sangat penting dalam situasi seperti itu,” jelas Lisda.
Lisda menambahkan, pengelolaan dana haji harus menjadi perhatian serius dalam setiap skenario yang disiapkan pemerintah.
Lisda menegaskan, perlindungan terhadap dana jamaah merupakan tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan transparan dan akuntabel.
“Apapun skenario yang disiapkan pemerintah, prinsip utamanya harus jelas, dana jamaah harus aman dan tidak boleh dirugikan,” kata Lisda.
“Ini adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab,” pungkas politisi Partai NasDem ini.
