PravadaNews – Pemerintah menyiapkan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan pascagempa M 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta seluruh langkah tersebut segera dijalankan.
Suharyanto menyampaikan arahan itu saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026). Rapat tersebut diikuti jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Langkah pertama menyasar penetapan status darurat di enam kabupaten terdampak parah. Wilayah tersebut meliputi Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka.
Pemerintah Provinsi NTT juga diminta segera menetapkan status darurat. Menurut Suharyanto, status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyalurkan anggaran dan bantuan teknis.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya, bisa membantu secara maksimal,” kata Suharyanto.
Langkah kedua ialah mempercepat pembentukan posko satuan tugas di daerah. Posko akan dibentuk dari tingkat kabupaten atau kota hingga provinsi dengan melibatkan unsur TNI-Polri.
Langkah ketiga berupa pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo. BNPB juga membuka Posko Taktis di Maumere untuk mempercepat penanganan di wilayah Flores bagian timur.
Posko Labuan Bajo akan melayani wilayah Flores bagian barat. Sementara Posko Maumere diarahkan untuk membantu Sikka, Nagekeo, dan Ngada.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan,” ujar Suharyanto.
Langkah keempat berkaitan dengan distribusi bantuan dari luar daerah. BNPB mengoordinasikan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma untuk menerima dan menyalurkan bantuan menuju Flores.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional di Halim Perdanakusuma,” kata Suharyanto. Bantuan dari Halim dapat dikirim menuju Labuan Bajo maupun Maumere melalui jalur udara.
Langkah kelima berfokus pada pencarian dan pertolongan korban. Basarnas diminta memimpin operasi SAR dengan melibatkan TNI, Polri, dan relawan hingga tidak ada lagi korban yang terjebak atau hilang.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan,” ujarnya.
Langkah keenam menargetkan pemulihan fasilitas vital dalam waktu tujuh hari. Layanan listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi ditargetkan dapat kembali berfungsi secara terbatas.
Pemerintah juga diminta mendata kerusakan rumah secara paralel dengan masa tanggap darurat. Suharyanto mengatakan pendataan diperlukan agar pembangunan hunian sementara dan perbaikan rumah dapat segera dilakukan.
Langkah ketujuh ialah mengerahkan alutsista untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Armada helikopter dan kapal dari TNI, Basarnas, serta BNPB akan difokuskan untuk mengangkut logistik.
Langkah kedelapan berupa pengoperasian Media Center resmi untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana. Media center akan menggelar press briefing setiap sore pukul 17.00 WITA untuk menyediakan informasi terbaru dan mengurangi simpang siur informasi.
“Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” kata Suharyanto.
