PravadaNews– Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance, Didik J. Rachbini, angkat bicara perihal gagasan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk satuan tugas (satgas) “war room” deregulasi dan reformasi birokrasi.
Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Didik itu mengatakan pembentukan satuan tugas atau Satgas “war room” deregulasi dan reformasi birokrasi tersebut tidak hanya terkait kepentingan politik sama namun juga perlu diarahkan untuk memperkuat sektor industri, investasi, dan ekspor nasional.
Didik menekankan, ketidakpastian ekonomi imbas konflik di Timur Tengah juga harus dapat disiasati pemerintah agar Indonesia dapat keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen.
Menurut Didik, untuk mencapai target tersebut, pemerintah dinilai perlu mendorong kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja ekspor secara maksimal.
“Jika kita hendak lepas dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka harus ada kebijakan untuk mencapai kinerja ekspor yang maksimal untuk mendorong pertumbuhan industri yang tinggi,” kata Didik kepada PravadaNews, Senin (18/5/2026).
Di sisi lain, Didik menilai kebijakan deregulasi itu tidak cukup hanya menyederhanakan birokrasi, tetapi juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor asing.
Didik berpendapat, investasi asing sangatlah memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor industri nasional.
Secara bersamaan, kata Didik, pemerintah juga harus mampu menarik investasi asing secara maksimal dan dinamis agar masuk ke dalam negeri.
Rektor Universitas Paramadina itu menilai, langkah itu diperlukan untuk menopang pertumbuhan industri yang lebih tinggi.
Didik menyoroti kondisi industri nasional saat ini yang dinilai belum mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.
“Tidak seperti sekarang, industri yang seharusnya dapat menjadi lokomotif justru tumbuh rendah sehingga tidak bisa diharapkan ekonomi tumbuh tinggi,” ungkap Didik.
Didik menegaskan, peningkatan ekspor dapat menjadi indikator bahwa produk Indonesia memiliki daya saing di pasar internasional.
Karena itu, menurut Didik, wacana reformasi birokrasi dan deregulasi sangat perlu difokuskan untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri.
Didik menuturkan, iklim usaha yang kondusif akan menjadi kunci agar investasi asing masuk lebih besar dan kinerja ekspor tumbuh lebih cepat.
Didik menambahkan, dorongan menciptakan iklim usaha yang kondusif itu penting dilakukan dengan harapan produk Indonesia mampu bersaing dengan produk lain semakin kompetitif berjaya di pasar global.
“Secara bersamaan kebijakan tersebut harus menarik investasi asing secara maksimal dan dinamis agar masuk ke dalam negeri, juga untk mendorong sektor industri tumbuh tinggi,” tutup Didik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas percepatan deregulasi.
Adapun gagasan itu ditempuh oleh Prabowo untuk menyederhanakan regulasi dan perizinan usaha yang selama ini dinilai terlalu berlapis.
Dalam keterangannya, Prabowo meminta Mensesneg Prasetyo Hadi mengumpulkan pakar-pakar untuk memberikan saran masukan terhadap gagasan pembentukan satgas deregulasi tersebut.
“Mensesneg, saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar, bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, jangan dipersulit,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan dirinya kerap menerima keluhan dari para pihak pelaku usaha yang hendak menanamkan modal di Indonesia.
Menurut Prabowo, realitas proses perizinan usaha di dalam negeri masih memakan waktu terlalu lama, bahkan bisa mencapai dua tahun.
Prabowo membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah negara di Asia Tenggara yang dinilai mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam waktu dua pekan.
“Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun? Regulasi sederhanakan,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan, bahwa proses penyederhanaan regulasi sangat mendesak untuk dilakukan karena aturan yang terlalu rumit berpotensi membuka celah praktik korupsi.
Selain itu, deregulasi juga dinilai penting sebagai bagian rencana menjaga kepercayaan investor yang ingin menanamkan modal dan menjalankan usaha di daerah Indonesia.
Prabowo menekankan pemerintah akan mendukung pelaku usaha yang menjalankan kegiatan bisnis secara benar.
Sementara, Prabowo menegaskan para pelaku usaha yang kedapatan telah melanggar aturan, tetap akan ditindak.
“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal, kita tertibkan. Tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” pungkas Prabowo.
