PravadaNews – Anggota DPR RI Moreno Soeprapto mengatakan pemerintah tidak bersikap anti terhadap kritik masyarakat, terutama yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Moreno memastikan pemerintah akan terus menampung berbagai masukan publik mengenai proses pelaksanaan program MBG.
Menurut Moreno, kritik tersebut dijawab melalui perbaikan tata kelola kelembagaan Badan Gizi Nasional maupun pelaksanaan program di lapangan.
“Pemerintah melakukan evaluasi, itu baik dan buktinya kemarin sudah ada tindakan. Pemerintah tidak anti terhadap kritik dari masyarakat,” kata Moreno.
Moreno menilai kritik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaiannya tidak berkembang menjadi ujaran kebencian yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.
Ia mengajak masyarakat bersama DPR dan pemerintah mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan lebih baik. Menurut dia, program tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi masa depan menuju Indonesia Emas.
“Kita mau menuju Indonesia Emas, makanya perlu mempersiapkan generasi penerus. Kalau seandainya sudah diajarkan menghujat dan dibiasakan membenci, itu tentunya tidak baik,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Moreno menilai program MBG secara konsep memiliki manfaat yang luas. Selain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, program itu dinilai mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Politikus dari daerah pemilihan Malang Raya itu mengatakan sejumlah peternak dan petani yang ditemuinya di Malang, Batu, dan Kabupaten Malang menyampaikan respons positif terhadap pelaksanaan MBG.
Moreno menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan MBG saat ini masih merasakan inisiatif dari masyarakat yang menilai program MBG memberikan manfaat.
“Menurut saya ini bukan aksi tandingan, ini spontanitas dari masyarakat Malang Raya,” tutup Moreno.
Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.
Adapun penghentian itu dilakukan untuk memberi ruang melakukan audit terhadap seluruh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di MBG.
Dalam keterangannya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan keputusan itu diambil guna melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.
Sosok yang akrab disapa Arum itu menjelaskan, evaluasi yang akan dilakukan yakni mencakup soal kualitas dapur, tata kelola internal lembaga hingga validasi data penerima manfaat.
Arum menekankan, pembenahan atau evaluasi itu dilakukan untuk memperbaiki sistem di internal untuk perbaikan program MBG kedepannya.
“Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” ujar Arum dikutip Selasa (15/6/2026).
Arum menekankan, keputusan mengaudit SPPG itu dilakukan sebagai bentuk bagian perbaikan secara bertahap yang dilakukan BGN.
Arum menegaskan, audit terhadap seluruh SPPG itu juga dilakukan sebagai bagian perbaikan seluruh data penerima manfaat dengan harapan dapat sesuai target yang telah ditentukan pemerintah.
Arum mengklaim pihaknya saat ini akan memprioritaskan ketepatan sasaran dari penerima bantuan dibanding memperluas jumlah dapur yang beroperasi.
Pemerintah lanjut Arum saat ini ingin memastikan intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” terang Arum.
