PravadaNews – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Irma mendorong Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemberi kerja menilai risiko paparan asap serta menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi di lapangan.
Irma menilai karhutla berkepanjangan tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Bencana tersebut juga memengaruhi sektor pendidikan, perekonomian, dan ketenagakerjaan di wilayah terdampak.
“Karhutla yang berkepanjangan ini bukan hanya menyebabkan dampak lingkungan dan kesehatan saja, tapi juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan di daerah terdampak,” ujar Irma dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).
Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II itu meminta pemerintah menangani karhutla secara serius dan terkoordinasi. Menurut Irma, penanganan yang cepat diperlukan agar dampak kebakaran terhadap masyarakat tidak semakin meluas.
“Pemerintah harus mengatasi persoalan Karhutla ini dengan sungguh-sungguh, cepat, dan secara terpadu,” kata Irma.
Selain perlindungan pekerja, Irma mendorong pemerintah memperluas penjangkauan masyarakat melalui fasilitas kesehatan dan layanan berbasis komunitas. Upaya tersebut diperlukan agar warga yang membutuhkan pertolongan dapat teridentifikasi lebih cepat.
Irma juga meminta pemerintah menyediakan tempat dengan udara yang lebih bersih bagi warga terdampak karhutla. Fasilitas tersebut dinilai penting terutama bagi masyarakat yang kesulitan mengurangi paparan asap di lingkungan tempat tinggalnya.
“Pemerintah juga perlu menyiapkan tempat dengan udara lebih bersih bagi korban Karhutla atau warga yang sulit mengurangi paparan asap di lingkungan tempat tinggal mereka,” ujar politikus Partai NasDem itu.
Irma menekankan bahwa penyediaan fasilitas tersebut harus disertai penilaian kelayakan oleh pihak yang kompeten. Penilaian perlu mencakup kapasitas tempat, kualitas udara dalam ruangan, serta kemudahan akses bagi kelompok rentan.
Pemerintah juga diminta menyampaikan panduan kesehatan yang jelas mengenai aktivitas di luar ruangan, penggunaan perlindungan yang sesuai, dan gejala atau kondisi yang memerlukan pemeriksaan medis. Informasi tersebut perlu disesuaikan dengan tingkat paparan asap dan keadaan di setiap wilayah.
“Informasi harus diperbarui berdasarkan keadaan setempat serta disampaikan melalui saluran yang dapat dijangkau masyarakat,” imbau Irma.
