PravadaNews – Seorang anggota parlemen Lebanon dari blok Loyalitas kepada Perlawanan mengatakan bahwa duta besar Iran di Beirut telah memberi tahu para pejabat Lebanon, gencatan senjata akan dimulai Kamis malam, dan menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai hasil dari upaya diplomatik Iran.
Anggota parlemen Lebanon, Hassan Fadlallah dalam keterangannya yang dilansir dari Press TV, mengatakan, otoritas Iran akan memantau kepatuhan AS terhadap komitmennya berdasarkan perjanjian tersebut.
Fadlallah menambahkan bahwa dimulainya kembali negosiasi Iran-AS bergantung pada implementasi komitmen-komitmen ini.
Fadlallah juga menekankan bahwa kepatuhan Hizbullah terhadap gencatan senjata bergantung pada penghentian total semua tindakan permusuhan.
Baca Juga: Kremlin Usul Solusi Uranium Iran Ditolak
Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata tersebut dalam pidato di Gedung Putih, mengatakan bahwa gencatan senjata akan berlaku pada tengah malam waktu Lebanon.
Trump menambahkan bahwa dirinya akan mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun ke Gedung Putih untuk apa yang ia sebut sebagai “pembicaraan bermakna pertama antara Israel dan Lebanon sejak 1983”.
Tokoh-tokoh politik Israel yang marah mengecam keras pengumuman gencatan senjata di Lebanon dan peran Iran dalam mengamankannya.
Avigdor Lieberman, kepala partai Yisrael Beiteinu, menyebut gencatan senjata itu sebagai “pengkhianatan” terhadap para pemukim di wilayah pendudukan Israel utara.
Pemimpin oposisi Yair Lapid mengkritik perdana menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya semua janji rezimnya gagal.
Itan Davidi, kepala pemukiman ilegal Margaliot, mengatakan kepada Channel 12 Israel bahwa perjanjian itu bukanlah kemenangan tetapi “aib dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Iran dan Amerika Serikat.”
