PravadaNews – Realisasi investasi Rp1.539,2 triliun sepanjang Januari–September 2026 belum menjelaskan berapa pekerja formal yang tercipta dari 2,19 juta tenaga kerja yang dilaporkan terserap pemerintah.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menyampaikan investasi tersebut telah mencapai 75,4% dari target 2026. Rosan juga menjelaskan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sembilan bulan pertama tahun ini.
“Ini untuk Januari sampai dengan September 2026 sehingga total penyerapan tenaga kerja itu mencapai 2.194.496 orang,” kata Rosan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).
Dari total investasi itu, Rp480 triliun berasal dari kegiatan hilirisasi, termasuk Rp335,1 triliun di sektor mineral seperti nikel, bauksit, dan besi baja.
Menanggapi hal tersebut, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menilai capaian investasi perlu diikuti penilaian terhadap dampaknya pada lapangan kerja, bukan hanya besarnya dana yang masuk.
“Artinya, investasi-investasi yang katanya masuk industri, investasi hilirisasi, apa kabar terhadap penyerapan tenaga kerja?” ujar Heri, Kamis (22/10).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pekerja formal pada Mei 2026 mencapai 60,31 juta orang atau 40,70%, meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari 2026. Sedangkan pekerja informal masih lebih banyak, yakni 87,88 juta orang atau 59,30%.
Industri hilirisasi berbasis mineral, tuturnya, membutuhkan modal besar dan mampu meningkatkan ekspor. Namun, kebutuhan tenaga kerjanya relatif lebih sedikit dibandingkan industri padat karya.
Menurut Heri, penggunaan mesin dan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi tanpa diikuti pertambahan tenaga kerja dalam jumlah yang sebanding.
“Karena itu, kenaikan output industri juga tidak otomatis menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang besar,” tegas Ekonom ini.
Oleh sebab itu, Heri menekankan perlunya keseimbangan antara pengembangan industri strategis padat modal dan industri padat karya agar pembangunan industri turut membuka kesempatan kerja.
Selain penyerapan tenaga kerja, Heri menyoroti keterkaitan proyek hilirisasi dengan pemasok dan industri pengguna dalam negeri yang dinilai masih rendah. Kondisi tersebut berisiko membuat kegiatan pengolahan lebih berorientasi pada ekspor tanpa melibatkan industri lokal secara luas.
Heri juga melihat kebijakan perindustrian, perdagangan, investasi, energi, dan perpajakan belum selalu berjalan searah. Padahal, industri membutuhkan dukungan bahan baku, teknologi, pembiayaan, dan akses pasar untuk mengembangkan produksi.
Karenanya, Heri mendorong pemerintah mengevaluasi kualitas investasi berdasarkan kegiatan produksi setelah pembangunan pabrik selesai, termasuk penggunaan kapasitas produksi dan alih teknologi.
Lebih lanjut, Pengamat ini turut meminta pemerintah menjadikan penciptaan lapangan kerja formal baru, perkembangan upah riil, peningkatan keterampilan pekerja, ataupun produktivitas sebagai indikator keberhasilan industrialisasi.
