PravadaNews – Pemprov DKI Jakarta mempertahankan jalur sepeda di ibukota. Maka harus dilakukan pembenahan di jalur sepeda ke depannya. Sehingga, tidak sekadar menjadi fasilitas pelengkap.
Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengatakan, keberadaan jalur sepeda harus sesuai perencanaan, pengawasan, dan penegakan aturan yang konsisten.
Apalagi, terdapat masukan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) terkait penguatan fungsi jalur sepeda harus menjadi bahan evaluasi Pemprov DKI.
“Semua masukan MTI bagus dan memang seharusnya diterapkan,” ujar Wahyu di Jakarta, dikutip Minggu (27/9/2026).
Wahyu menilai pembenahan tersebut tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Yang lebih penting, memastikan setiap intervensi berdasarkan perencanaan yang matang. Senantiasa diikuti dengan pengawasan di lapangan.
“Anggarannya untuk penyempurnaan sepertinya tidak terlalu besar,” kata Wahyu.
Wahyu juga mendorong Pemprov DKI mengapresiasi pengelola gedung-gedung yang menyediakan fasilitas bagi pesepeda. Hal itu mendorong lebih banyak kawasan dan perkantoran menyediakan fasilitas serupa.
Selain dukungan pemerintah, harap Wahyu, komunitas dan organisasi pesepeda ikut memperkuat ekosistem bersepeda di Jakarta.
Dengan demikian, jalur sepeda tidak berdiri sendiri. Namun, terhubung dengan fasilitas pendukung dan sistem transportasi publik.
Wahyu menegaskan, keberadaan jalur sepeda perlu dipertahankan. Sebab, menjadi bagian dari wajah transportasi Jakarta. Fasilitas tersebut telah dikenal sebagai bagian dari infrastruktur transportasi perkotaan Jakarta.
Dishub diminta tidak berhenti mengevaluasi jalur sepeda. Termasuk menyentuh aspek keselamatan, konektivitas, kenyamanan, hingga pengawasan.
“Perlu kematangan perencanaan dan komitmen pengawasan di lapangan,” kata Wahyu.
Menurut Wahyu, menghapus jalur sepeda justru akan membuat Jakarta harus membangun kembali ekosistem yang telah dirintis.
“Kalau ditiadakan, memulainya lagi tentu tidak mudah,” pungkas Wahyu.
