PravadaNews – Pemerintah akan menyalurkan Rp44 miliar untuk pemulihan bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah juga akan menambahkan dana tersebut untuk pemulihan daerah-daerah yang terdampak bencana.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memantau kondisi keuangan pemerintah daerah (pemda) yang terdampak bencana.
Purbaya berkata bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada kondisi keuangan pemda agar cukup membantu masyarakat.
Purbaya mengatakan bahwa dirinya sudah meminta kepada kepala daerah untuk menggunakan dana pemda untuk kebutuhan pemulihan pasca bencana. Purbaya memastikan, pemerintah pusat akan menambah dana tersebut jika pemda membutuhkannya.
“Nanti kami laporkan ke Bapak Presiden. Nanti presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti ini,” kata Purbaya dalam keterangannya, dikutip Kamis (20/8/2026).
Purbaya menyampaikan, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus penanganan tanggap darurat. Di sisi lain, pemerintah juga akan menghitung kebutuhan anggaran perbaikin fasilitas umum dan pemulihan daerah terdampak.
Namun, besaran anggaran yang akan disalurkan untuk perbaikan dan pemulihan daerah terdampak disesuaikan dengan kebutuhan. “Kita menunggu persetujuan Bapak Presiden,” kata Purbaya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait akan terus dilakukan selama proses penanganan gempa berlangsung.
Menurutnya, sinergi antarpihak menjadi penting agar berbagai kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Tito menegaskan, kehadirannya bersama sejumlah menteri lainnya di lapangan bukan sekadar untuk memantau kondisi, tetapi juga memastikan berbagai langkah penanganan dampak gempa berjalan lancar.
Pemantauan langsung diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul pascabencana.
“Untuk bahan kita melakukan evaluasi dengan semua tim, dengan kementerian-kementerian, Kepala BNPB. Jadi kita tahu titik mana yang memerlukan apa, mana yang rusak jalannya, otomatis Menteri PU (yang memperbaiki),” ujar Mendagri Tito dikutip Rabu (19/8/2026).
