PravadaNews – Pemerintah mulai mengencangkan kontrol belanja untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan dengan mengerem laju program, melainkan memastikan setiap rupiah benar-benar tepat sasaran. Strategi ini disebut menjadi kunci agar program tetap berjalan sekaligus memberi dampak ekonomi yang nyata.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa MBG tetap menjadi prioritas, namun pendekatan belanjanya kini lebih disiplin.
“Ini program yang terus berjalan. Kita pastikan lagi belanjanya lebih efisien,” kata Purbaya, Selasa (5/5/2026).
Pengetatan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan bahwa belanja tidak sekadar besar, tetapi juga efektif dalam menjawab kebutuhan di lapangan. Purbaya menekankan bahwa efisiensi dilakukan dengan memilah kebutuhan yang benar-benar relevan agar manfaat program bisa menjangkau lebih luas.
Belanja yang lebih efisien tersebut, lanjut dia, adalah dengan mencermati kebutuhan belanja yang tepat, agar salah satu program strategis pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Dari sisi realisasi, angka yang sudah digelontorkan tidak kecil. Hingga 31 Maret 2026, anggaran MBG telah mencapai Rp55,34 triliun atau sekitar 16,5 persen dari total pagu Rp335 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa program tetap berjalan agresif, meski kini diiringi kontrol yang lebih ketat.
Menariknya, dampak MBG tidak berhenti pada aspek sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat program ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026.
Kontribusi tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas investasi, khususnya pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pembangunan infrastruktur pendukung seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu pendorong utama.
Menurut BPS, bertambahnya jumlah SPPG memicu aktivitas konstruksi fisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan investasi. Tak hanya itu, belanja untuk pembangunan dapur hingga pengadaan peralatan juga masuk dalam kategori belanja modal.
Secara keseluruhan, PMTB menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 1,79 persen. Komponen ini juga tumbuh 5,96 persen, didorong oleh investasi pemerintah dan swasta, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 28,29 persen.
Dengan kata lain, MBG kini bukan sekadar program bantuan pangan. Di baliknya, ada mesin ekonomi yang ikut bergerak dari proyek konstruksi hingga belanja peralatan. Tantangannya jelas: menjaga keseimbangan antara ekspansi program dan disiplin anggaran agar dampaknya tetap optimal tanpa membebani keuangan negara.
