PravadaNews – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya kebocoran dari celah dalam sistem pengelolaan anggaran pemerintah yang sempat membuat pengadaan motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN) lolos, meski sebelumnya ditolak.
Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Purbaya itu menilai peristiwa bobolnya pengajuan itu terjadi disinyalir akibat kelemahan dari perangkat lunak di Direktorat Jenderal Anggaran.
Purbaya mengklaim pihaknya dari sejak awal sudah menolak proses pengajuan motor listrik dari BGN itu namun karena bobolnya sistem di tahun lalu akhirnya anggaran itu menjadi lolos.
“Kami sudah menolak pengadaan motor untuk BGN. Tapi ternyata ada cara tertentu yang bisa melewati sistem, sehingga tetap keluar,” ungkap Purbaya, dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).
Purbaya menekankan bahwa celah tersebut berasal dari sistem yang dapat “dikenali” dan dimanipulasi, sehingga pengajuan anggaran yang seharusnya tertahan justru tetap diproses.
Purbaya menegaskan, pemerintah kini mengklaim telah memperbaiki perangkat lunak tersebut untuk mencegah kejadian serupa.
“Softwarenya sedang diperbaiki, supaya tidak kebobolan seperti kemarin,” tegas Purbaya.
Sementara, kasus ini telah menjadi sorotan publik lantaran dianggap telah menghamburkan anggaran negara ditengah krisis energi dan ketidakpastian ekonomi global upaya pemerintah mempercepat belanja negara.
Purbaya mengatakan percepatan tersebut harus diiringi dengan pengawasan yang sangat ketat agar tak kembali membuka ruang penyimpangan.
Purbaya menuturkan, ke depan Kementerian Keuangan juga akan memastikan seluruh kementerian dan lembaga menjalankan belanja secara tepat waktu dan tepat sasaran, tanpa kebocoran.
Direktorat Jenderal Anggaran juga diminta lebih aktif memantau pola pengeluaran dengan sistem yang diperbarui.
Di sisi lain, pemerintah mencatat lonjakan realisasi belanja negara pada awal 2026 mencapai 47,7 persen, berbalik dari kontraksi 3,4 persen pada tahun sebelumnya.
Purbaya menambahkan bahwa percepatan ini dirancang agar dampak fiskal dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun, sembari memastikan pengawasan berjalan lebih ketat.
“Sekarang sudah kita perbaiki dan akan kita tekan semaksimal mungkin agar tidak terulang,” tutup Purbaya.
