PravadaNews – Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji, meminta pelaku industri mulai mempersiapkan dana cadangan pesangon bagi pekerja. Hal itu menyusul adanya ketentuan dalam undang-undang yang mewajibkan perusahaan menyiapkan dana tersebut.
Sarmuji menegaskan, kewajiban menyiapkan dana cadangan pesangon merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan. Oleh karena itu, industri diminta segera melakukan persiapan tanpa menunggu lebih lanjut.
“Itu sudah mandatory undang-undang. Jadi siap enggak siap ya harus mulai mempersiapkan diri. Jadi mulai sekarang sudah harus mempersiapkan diri terhadap ketentuan undang-undang,” uhar Sarmuji di Jakarta, dikutip Rabu (18/11/2026).
Menurut Sarmuji, kesiapan industri dalam menjalankan ketentuan tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pemerintah juga akan melakukan komunikasi dengan pelaku industri untuk membahas penerapan aturan itu.
Sarmuji menyebut dirinya akan berbicara langsung dengan pihak industri terkait ketentuan yang mengatur kewajiban perusahaan tersebut.
“Nanti saya akan bicara sama industri,” kata Sarmuji.
Di sisi lain, Sarmuji belum dapat memastikan kabar mengenai kemungkinan dana cadangan pesangon perusahaan akan ditempatkan atau dikelola melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Saat dikonfirmasi mengenai informasi tersebut, Sarmuji mengaku belum memeriksa lebih lanjut.
“Saya belum periksa,” ucap Sarmuji.
Diketahui, pemerintah akan membentuk lembaga khusus yang ditunjuk untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) secara terpusat. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Melalui skema tersebut, setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan dan menyetorkan dana pesangon agar hak pekerja tetap terpenuhi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan kewajiban menyiapkan dana pesangon sudah harus diperhitungkan perusahaan sejak awal pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
“Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon,” kata Indah, dikutip Minggu (15/11/2026).
Lembaga pengelola DCP ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat mencegah pekerja yang terkena PHK kehilangan hak pesangon akibat perusahaan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayarnya.













