PravadaNews – Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah titik di Makassar, Sulawesi Selatan, perlahan mulai terurai setelah sempat menjadi perhatian publik.
Pemerintah memastikan kondisi pasokan BBM di wilayah tersebut terus dipantau agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kondisi antrean BBM di Makassar saat ini telah terurai.
Perkembangan tersebut juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari pemantauan pemerintah terhadap ketersediaan energi nasional.
Di tengah situasi tersebut, Bahlil memastikan stok BBM secara nasional masih berada dalam batas minimum kebutuhan yang ditetapkan pemerintah, dengan ketahanan pasokan berada pada kisaran 18 hingga 20 hari kebutuhan nasional.
“BBM secara stok nasional dalam standar minimum kebutuhan nasional kita di angka 18 sampai 20 hari. Dan yang terjadi kemarin di Makassar alhamdulillah sudah bisa terurai,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Bahlil menjelaskan, antrean BBM di Makassar tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok.
Menurut Bahlil, perubahan pola konsumsi masyarakat turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.
Bahlil mengatakan, sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi dengan Research Octane Number (RON) 92 dan RON 95 kini beralih menggunakan BBM bersubsidi.
Perubahan pola konsumsi tersebut, kata Bahlil, terjadi seiring dengan dinamika harga minyak mentah dunia.
Kenaikan harga minyak dunia dinilai memberikan tekanan terhadap harga BBM nonsubsidi sehingga turut memengaruhi pilihan konsumsi masyarakat.
“Karena harga minyak dunia sekarang di atas 100 dolar AS per barel, ini memberikan tekanan terhadap harga BBM nonsubsidi,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi kemudian dapat meningkatkan permintaan pada jenis BBM yang mendapatkan dukungan pemerintah tersebut.
Kondisi itu menjadi salah satu hal yang turut diperhatikan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok BBM dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, termasuk Makassar.
“Jadi pasti berdampak pada harga nasional, di mana harga subsidi kita tidak ada kita naikkan. Jadi pasti orang akan memilih ke sana,” ujar Bahlil.
Bahlil mengatakan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk memastikan kondisi BBM di lapangan tetap terkendali.
Bahlil menegaskan, pemerintah berperan sebagai regulator, sementara implementasi distribusi BBM di lapangan dilakukan Pertamina.
“Arahannya harus segera kita tertibkan, karena kita tahu bahwa pemerintah itu regulator. Implementasi di lapangan itu adalah Pertamina, jadi saya melakukan koordinasi terus dengan Pertamina,” kata Bahlil.
Bahlil mengatakan, pemerintah akan terus memantau kondisi pasokan dan distribusi BBM.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.
