PravadaNews – Usulan kebijakan perpajakan masuk dalam pembahasan pemerintah untuk meningkatkan nilai perusahaan tercatat di bursa atau emiten di tengah tekanan pasar saham dalam negeri.
Pembahasan tersebut berlangsung saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat turun 41,52% sejak awal tahun hingga akhir Oktober 2026. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor pasar modal telah mencapai 33,55 juta.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan sejumlah usulan kebijakan dihimpun melalui pertemuan bersama pelaku pasar modal di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11/2026), untuk mencari langkah yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.
“Tadi ada usulan kebijakan di bidang perpajakan, ada usulan kebijakan di bidang bea masuk, ada usulan kebijakan di bidang green energy, ada usulan berbagai kebijakan di sektor ekonomi riil,” tutur Dradjad.
Dradjad menjelaskan, peningkatan nilai emiten tidak hanya bergantung pada pergerakan harga saham, tapi juga berkaitan dengan kinerja perusahaan dan penggunaan modal yang lebih efisien.
Diketahui, pemerintah mempelajari reformasi pasar modal di Jepang dan Korea Selatan. Khusus di Jepang, perbaikan tata kelola dan efisiensi modal menjadi salah satu cara meningkatkan nilai perusahaan agar lebih menarik bagi investor.
Sementara untuk perpajakan, Dradjad menyebut usulan yang diterima berkaitan dengan produk pasar modal dan investor, termasuk pajak final. Namun, pembahasan tersebut belum dilakukan lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Saat ini, transaksi penjualan saham di bursa dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,1% dari nilai bruto penjualan, sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
Adapun peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan memberikan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar tiga poin persentase bagi perusahaan terbuka yang memenuhi persyaratan. Dengan fasilitas tersebut, tarif pajak dapat turun dari 22% menjadi 19%.
Meski kedua ketentuan itu sudah berlaku, Dradjad belum menjelaskan perubahan tarif maupun bentuk insentif perpajakan yang akan dipertimbangkan untuk mendukung pasar modal.
Berkenan dengan berbagai masukan dari pelaku bursa akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum pemerintah menentukan arah kebijakannya.
“Nah, itu yang akan kemudian nanti kita tindak lanjuti dengan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait,” ujar Dradjad.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menekankan pentingnya melanjutkan reformasi pasar modal melalui peningkatan transparansi, likuiditas perdagangan, dan efektivitas pengawasan.
“Dan tentu reformasi ini tidak hanya semata-mata untuk menjawab concern dari satu atau dua global index provider, tetapi lebih luas ini agar ditujukan pada peningkatan kualitas pasar modal kita secara umum,” ucap Jeffrey.
Menurut Jeffrey, peningkatan nilai emiten juga perlu didukung lebih banyak partisipasi investor asing dan lembaga investasi dalam negeri. Kehadiran kedua kelompok ini diharapkan dapat melengkapi aktivitas investor ritel yang sudah tinggi.
Dari sisi perusahaan, Jeffrey menilai pasar membutuhkan lebih banyak saham yang tersedia untuk diperdagangkan publik atau free float.
BEI sebelumnya telah menaikkan batas minimum free float menjadi 15% melalui aturan yang berlaku secara bertahap sejak 31 Maret 2026.
“Tentu dari sisi supply harus ada instrumen yang berkualitas, free float yang lebih baik, dan produk-produk baru yang dapat menjadi pilihan dari para investor kita,” pungkas Jeffrey.
