Beranda / Ekonomi / Pemerintah Hentikan Sementara Izin Produksi Beras Fortifikasi

Pemerintah Hentikan Sementara Izin Produksi Beras Fortifikasi

PravadaNews – Pemerintah menghentikan sementara penerbitan izin produksi beras fortifikasi setelah menemukan pelanggaran pada 25 dari 27 merek yang diperiksa. Moratorium tersebut dilakukan untuk membenahi tata kelola produksi serta memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan administrasi, kandungan gizi, dan standar mutu.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah belum akan menerbitkan izin produksi baru. Hal itu berlaku sampai proses evaluasi dan pembenahan tata kelola beras fortifikasi selesai dilakukan.

“Udah moratorium, nggak boleh keluarkan dulu izin. Tunggu. Pokoknya nggak boleh, kan tinggal dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua,” ujar Amran di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Selain menghentikan penerbitan izin, pemerintah juga menelusuri produsen yang diduga melakukan pelanggaran. Produk yang terbukti bermasalah akan ditarik dari peredaran, sedangkan pabrik terkait dapat disegel.

“Selebihnya kita kejar. Ini nggak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar yang di Sumatera Utara kemarin. Di pasar, ditarik. Pabriknya disegel,” kata Amran.

Amran menyebut, penindakan terhadap pelanggaran di sektor perberasan juga terus dilakukan. Dalam kurun waktu dua minggu, sebanyak 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai perkara perberasan.

Maka dari itu, Amran memastikan, pelaku usaha yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi berupa pencabutan izin usaha hingga proses pidana. Pelanggar juga terancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun dan denda Rp 1,5 miliar.

“Pasti kami kejar, kami tindak. Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, 7 tahun maksimal. Dan denda Rp1,5 miliar,” jelas Amran.

Sementara itu, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto menjelaskan, hasil pemeriksaan terhadap 27 merek dagang menunjukkan sebanyak 25 merek tidak memenuhi persyaratan beras fortifikasi. Adapun hanya dua merek yang dinyatakan tidak melanggar ketentuan.

“Kami juga sudah mengeluarkan surat, kita moratorium. Mengingat bahwa hanya kurang dari 10 persen para pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi memenuhi syarat,” ungkap Andriko.

Andriko menambahkan, moratorium juga berlaku terhadap pengajuan izin baru dari pelaku usaha yang ingin memproduksi beras fortifikasi. Pemerintah belum dapat memproses permohonan tersebut hingga tata kelola produksi diperbaiki.

Andriko mengungkapkan, terdapat delapan pelaku usaha di Jawa Timur yang kembali mengajukan permohonan produksi beras fortifikasi. Namun, seluruh pengajuan tersebut masih tertunda akibat kebijakan moratorium.

“Di Jawa Timur kemarin sudah ada 8 pelaku usaha yang mengusulkan lagi untuk memproduksi beras fortifikasi, tapi kita moratorium dulu, sampai kita memiliki tata kelola beras fortifikasi yang semakin baik,” tambah Andriko.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelanggaran terhadap 25 merek tersebut meliputi persyaratan administrasi, kandungan gizi, dan mutu produk. Seluruh merek itu diketahui diproduksi oleh 11 produsen.

Dari 11 produsen tersebut, Satgas Pangan Polri telah meningkatkan penanganan terhadap dua produsen yang menaungi sembilan merek ke tahap penyidikan.

Pemerintah akan melanjutkan evaluasi dan pengawasan terhadap produsen beras fortifikasi sebelum kembali membuka penerbitan izin produksi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar sesuai dengan persyaratan kandungan gizi dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *