PravadaNews – Pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan kepastian di tengah pelemahan hubungan elite politik yang berisiko menambah tekanan bagi investasi dan kepercayaan pasar.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menilai ekonomi Indonesia masih punya ruang untuk tumbuh lebih tinggi. Optimisme itu muncul karena ekonomi nasional tetap bertahan saat tekanan global masih berlangsung.
“Ketika global gonjang-ganjing aja kita masih bisa tumbuh 5,61 persen, ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan,” kata Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat ditempuh secara bertahap. Pemerintah lebih dulu mendorong ekonomi menuju kisaran 6 persen melalui investasi, ekspor, konsumsi, dan belanja negara.
Selanjutnya, Purbaya menyebut Kementerian Keuangan mendorong reformasi fiskal melalui perpajakan dan kepabeanan. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara dan memperluas ruang pembangunan.
Adapun, Purbaya menyoroti peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) eksportir. Instrumen ini dinilai dapat menjadi motor penggerak ekspor dan aktivitas sektor swasta.
“Di Kemenkeu ada LPEI yang punya Program Pembiayaan Kawasan Ekonomi untuk UKM eksportir, kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan,” kata Purbaya.
Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J Rachbini menilai risiko ekonomi politik dapat membebani pemulihan ekonomi nasional. Dinamika elite yang terlalu dini dinilai bisa mengganggu kepastian kebijakan dan ekspektasi dunia usaha.
“Dalam perspektif ekonomi politik (political economy), pelemahan hubungan antara presiden dengan mantan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik kuat akan menjadi faktor penentu politik selanjutnya dan pasti berpengaruh terhadap ekonomi,” kata Didik.
Lebih lanjut, Didik menilai risiko tersebut dapat menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Kondisi ini berpotensi menekan rupiah, pasar modal, serta kepercayaan investor terhadap arah ekonomi nasional.
Seperti diketahui, stabilitas hubungan elite politik kerap menjadi salah satu sinyal penting bagi dunia usaha dalam membaca arah kebijakan ekonomi, terutama saat pemerintah mengejar target pertumbuhan tinggi.
