PravadaNews – Status kelapa sawit sebagai komoditas strategis Indonesia belum sepenuhnya menjawab persoalan petani ketika kebun rakyat masih menghasilkan di bawah potensinya.
Masalah itu terlihat dari jarak antara luas areal dan kemampuan kebun menghasilkan. Kementerian Pertanian mencatat luas kelapa sawit Indonesia mencapai 16,83 juta hektare pada 2024.
Pada periode yang sama, produktivitas crude palm oil (CPO) nasional bergerak dari 3,5 ton menjadi 3,6 ton per hektare. Kenaikan itu menunjukkan perbaikan, tapi belum menghapus tantangan produktivitas di kebun rakyat.
Pemerintah menjadikan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai salah satu jalan untuk memperbaiki kebun petani. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menargetkan percepatan PSR seluas 50.000 hektare pada 2026.
Pada tahap awal, program tersebut mencakup 5.682 hektare melalui 42 kelembagaan pekebun di 11 provinsi. Skema ini ditempatkan untuk membantu kebun rakyat menghadapi tuntutan produktivitas dan standar pasar global.
“Percepatan PSR merupakan langkah penting untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan kelapa sawit nasional,” kata Ketua Dewan Pengawas BPDP, Dida Gardera, dikutip Minggu (28/6/2026).
Baca juga: Escrow Masuk Kebun Sawit Uji Transparansi Petani
Namun, peremajaan tidak otomatis membuat kebun rakyat lebih produktif. Tanaman baru tetap membutuhkan dukungan teknis agar hasilnya tidak kembali tertahan setelah masa tanam berjalan.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Hariyadi menilai, peningkatan produksi sawit lebih tepat diarahkan melalui intensifikasi lahan.
“Saat ini produktivitas perkebunan rakyat masih berada di bawah 60 persen dari potensi yang ada, perluasan lahan atau ekstensifikasi kurang tepat jika tidak dibarengi dengan kesiapan input seperti pupuk dan benih unggul,” ujar Hariyadi dalam keterangan resminya, Sabtu (27/6).
Akademisi IPB itu menempatkan benih unggul dan pupuk tepat sebagai kunci untuk mengoptimalkan kebun yang sudah tersedia. Dengan arah ini, peningkatan produksi tidak selalu harus dimulai dari pembukaan lahan baru.
“Kuncinya adalah benih unggul dan input pupuk yang tepat. Saya lebih mendorong intensifikasi untuk mengoptimalkan potensi yang sudah ada,” lanjut Hariyadi.
Dalam praktik budidaya, Hariyadi juga mendorong penerapan good agricultural practices (GAP) sebagai dasar peningkatan hasil kebun. Pemupukan tidak cukup hanya tersedia, tapi harus sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi lahan.
Pembenahan sawit rakyat, jelasnya, juga dapat diperkuat lewat ekonomi sirkular dari limbah kebun dan pabrik. Namun, peluang itu masih tertahan oleh kemampuan petani, hingga kepastian pasar sehingga kebijakan sawit rakyat belum cukup jika hanya mengejar target peremajaan.
