PravadaNews – Utang pemerintah Indonesia terus menanjak dan kini hampir menyentuh level psikologis Rp10.000 triliun.
Hingga akhir Maret 2026, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun atau naik Rp282,52 triliun dibanding posisi akhir 2025 sebesar Rp9.637,90 triliun.
Lonjakan tersebut membuat rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ikut meningkat menjadi 40,75%.
Meski lebih tinggi dibanding posisi Desember 2025 yang berada di level 40,46% PDB, pemerintah menegaskan angkanya masih jauh di bawah batas aman yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60% PDB.
Baca Juga: HET Mau Dinaikan Minyakita Malah Langka
Dalam laporan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, pemerintah menilai strategi penambahan utang dilakukan secara hati-hati demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” tulis laporan DJPPR dikutip Sabtu (9/5/2026).
Dari total utang tersebut, mayoritas masih berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Nilainya mencapai Rp 8.652,89 triliun atau setara 87,22% dari total utang pemerintah.
Sementara sisanya berasal dari pinjaman yang mencapai Rp 1.267,52 triliun atau sekitar 12,78%.
“Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22%,” jelas DJPPR.
Pemerintah sebelumnya mengakui kenaikan rasio utang tidak bisa dilepaskan dari perlambatan ekonomi yang sempat menghantam Indonesia sepanjang 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penambahan utang dipilih sebagai langkah penyelamatan agar ekonomi domestik tidak masuk ke jurang krisis yang lebih dalam.
“Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? Ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit, tetapi ekonomi kita selamat habis itu kita tata ulang semuanya,” Pungkas Purbaya.
