PravadaNews – 81 tahun merdeka ternyata belum membuat Indonesia sepenuhnya merdeka dalam memenuhi kebutuhan industrinya sendiri.
Ketergantungan itu bukan cerita satu atau dua tahun terakhir. Selama sekitar satu dekade, bahan baku dan bahan penolong terus menyumbang lebih dari 70% impor Indonesia, menjadi simpul lama yang belum terlepas dari struktur produksi nasional.
Berbagai resep telah dibawa ke meja kebijakan, mulai hilirisasi hingga penggunaan produk dalam negeri. Namun memasuki tahun ke-81 kemerdekaan, sebagian bahan yang menggerakkan industri masih harus dicari dari luar negeri.
Daftarnya membentang dari kebutuhan pangan hingga teknologi tinggi. Gandum, bungkil kedelai, komponen sirkuit terpadu, perangkat komunikasi, mesin pengolahan data hingga berbagai bahan industri masih didatangkan dari luar.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku dan bahan penolong mencapai US$97,95 miliar sepanjang Januari–Juni 2026. Nilainya setara 71,37% dari total impor Indonesia sebesar US$137,24 miliar.
Ketergantungan terhadap kebutuhan produksi semakin terlihat setelah barang modal senilai US$27,36 miliar ikut diperhitungkan. Bahan baku dan barang modal mengambil sekitar 91,31% impor semester pertama 2026, sedangkan barang konsumsi hanya 8,69%.
Arus barang tersebut juga semakin bertumpu pada satu pusat manufaktur dunia. Sepanjang semester pertama 2026, impor nonmigas dari Tiongkok mencapai US$48,82 miliar atau 42,37 persen, disusul Jepang US$6,41 miliar dan Australia US$5,71 miliar.
Namun akar ketergantungan tidak tumbuh dari persoalan yang sama. Gandum menghadapi keterbatasan agroklimat, LPG terbentur produksi domestik yang belum mencukupi, sedangkan chip dan mesin berteknologi tinggi membutuhkan ekosistem industri yang belum sepenuhnya dikuasai Indonesia.
Pada komoditas lain, bahan sebenarnya tersedia di dalam negeri, tetapi kualitas, harga, spesifikasi atau kontinuitas pasokannya belum sesuai kebutuhan pabrik. Hilir yang tumbuh lebih cepat daripada hulunya akhirnya membuat industri kembali mencari kepastian dari pasar luar negeri.
Pemerintah mencoba mengurai simpul ini melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), hilirisasi, substitusi impor, diversifikasi pangan maupun pembangunan ekosistem semikonduktor. Di sektor energi, peningkatan campuran biodiesel menjadi salah satu upaya mengurangi kebutuhan pasokan dari luar.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pernah menyebut Indonesia tidak lagi mengimpor solar setelah menghasilkan campuran biodiesel 50% atau B50.
“Kita sudah mencetak atau menghasilkan B50. Solar dari kelapa sawit, 50 persen. Kita tidak impor lagi solar,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
B50 menjadi salah satu gambaran bagaimana pemerintah mencoba memangkas ketergantungan pada pasokan luar negeri. Namun resep serupa tidak dapat diterapkan begitu saja pada gandum, semikonduktor atau bahan industri lain karena masing-masing membawa persoalan berbeda.
Besarnya impor pun tidak otomatis identik dengan kerugian negara karena sebagian besar barang yang masuk digunakan untuk produksi dan investasi. Mesin, bahan baku dan teknologi asing dapat menjaga produksi, meningkatkan kapasitas industri hingga kembali menghasilkan barang bernilai tambah.
Kerentanan muncul ketika kebutuhan strategis tidak mempunyai pengganti di dalam negeri. Pelemahan rupiah, kenaikan harga dunia atau gangguan rantai pasok dapat menekan biaya produksi ketika pilihan pemasok domestik masih terbatas.
Persoalan itu pun tidak dapat dibebankan hanya kepada satu kementerian. Kemenperin memegang pendalaman industri, Kemendag mengatur tata niaga, Kementan dan Bapanas menangani pangan, ESDM mengurus energi, sementara kebijakan investasi, fiskal, riset dan keputusan swasta menentukan seberapa cepat kapasitas domestik dibangun.
Persoalan itu pun tidak dapat dibebankan hanya kepada satu kementerian. Kemenperin memegang pendalaman industri, Kemendag mengatur tata niaga, Kementan dan Bapanas menangani pangan, ESDM mengurus energi, sementara kebijakan investasi, fiskal, riset dan keputusan swasta menentukan seberapa cepat kapasitas domestik dibangun.
Di tengah panjangnya rantai impor, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus melihat ketergantungan Indonesia telah bersifat struktural.
“Ini menjadi ketergantungan struktural, ya. Karena penyebabnya, kita tidak pernah serius dalam hal membangun industri bahan baku atau membangun sektor-sektor yang menjadi input dalam bahan baku industri kita,” jelas Heri saat dihubungi PravadaNews, Kamis (13/8).
Lebih jauh, ekonom INDEF tersebut menjelaskan, investasi yang masuk dapat diikuti kebutuhan barang modal, bahan baku dan bahan penolong ketika rantai pasok domestik belum siap.
Gambaran persoalan ini, menurut Heri, dapat ditemukan pada jagung. Produksinya tersedia di dalam negeri, tetapi kadar air, kualitas, harga dan kontinuitasnya belum selalu memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan industri, sehingga peningkatan produksi perlu dibarengi pengolahan pascapanen dan teknologi.
Karena itu, pengamat ekonomi tersebut mendorong pembenahan yang tidak berhenti pada TKDN maupun pengaturan impor, tetapi menyentuh industri bahan baku dari hulu hingga hilir.
“Jadi perlu ada sinergi dari hulu ke hilir, lintas sektor, bagaimana supaya intinya industri bahan baku kita itu bisa punya kekuatan dan daya saing. Jadi, kita juga harus memperdalam struktur, nah, kan ini hilirisasi sebenarnya mengolah bahan mentah menjadi bahan yang punya nilai tambah sampai optimal, sehingga perlu diperluas ke produk-produk yang lainnya,” tutur Heri.
Setelah 81 tahun merdeka, pekerjaan rumah Indonesia bukan menutup seluruh pintu perdagangan dunia, melainkan memperbesar pilihan di dalam negeri. Kemandirian menjadi lebih berarti ketika industri mampu menjaga pasokan strategis, hingga mempertahankan lebih banyak nilai tambah di negeri ini.
