PravadaNews – Sebanyak 93 pasar di Jakarta telah terjangkau Program Digitalisasi Pasar Inklusif 2026. Program digitalisasi tersebut bertujuan untuk perluasan akses layanan keuangan formal bagi pedagang, mulai dari pembukaan rekening hingga penggunaan pembayaran digital melalui QRIS dan akses pembiayaan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, program digitalisasi pasar tersebut telah dilaksanakan selama lebih dari satu tahun dan secara resmi ditutup pada Jumat (23/10/2026).
Meski demikian, Rano menegaskan, penutupan program bukan berarti upaya digitalisasi pasar berhenti. Menurut Rano, program akan tetap diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan pedagang.
“Bukan berarti kegiatan ini berhenti sampai di sini, malah harus kita continue-kan,” ujar Rano dalam keterangannya, dikutip Sabtu (24/10/2026).
Dalam pelaksanaannya, program tersebut telah memfasilitasi pembukaan hampir 1.146 rekening, akses pembiayaan bagi 99 debitur, serta menghadirkan 139 agen Laku Pandai dan 1.283 merchant QRIS.
Rano menilai, capaian tersebut menunjukkan antusiasme pelaku usaha terhadap pemanfaatan layanan keuangan formal. Perluasan akses keuangan diharapkan dapat membantu pedagang mengelola usaha dengan lebih baik sekaligus membuka peluang pembiayaan.
Sebagai informasi, program tersebut menjadikan DKI Jakarta sebagai acuan bagi provinsi lain dalam mengembangkan digitalisasi pasar. Hal itu karena DKI Jakarta meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai provinsi terbaik di wilayah Jawa dan Bali untuk program digitalisasi pasar.
Kepala OJK Jabodebek, Edwin Nurhadi mengatakan, keberhasilan tersebut sekaligus membuka peluang bagi program digitalisasi pasar untuk diterapkan di wilayah lain di Indonesia.
