PravadaNews – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menegaskan peringatan Hari Kartini harus dimaknai sebagai momentum memperkuat kesetaraan pendidikan perempuan, bukan sekadar seremoni tahunan.
Mugiyanto menyebut gagasan Raden Ajeng Kartini tetap relevan untuk menjawab tantangan kesetaraan gender saat ini.
“Kartini tidak berjuang agar dikenang dengan seremonial. Kartini menulis, melawan, dan terluka agar perempuan Indonesia bisa berdiri sama tegak,” kata Mugiyanto dalam keterangannya dikutip Rabu (22/4/2026).
Baca juga : Pigai: Kritik Feri Amsari Tak Perlu Dipolisikan
Mugiyanto menekankan pendidikan sebagai hak dasar yang tidak boleh dibatasi oleh peran domestik perempuan. Menurut Mugiyanto, pendidikan semestinya membuka ruang bagi perempuan untuk menentukan pilihan hidup secara setara.
“Pendidikan bukan agar perempuan menjadi istri yang bisa diajak berdiskusi oleh suami, tetapi agar perempuan menjadi manusia yang utuh,” ujar Mugiyanto.
Mugiyanto juga menyoroti capaian pendidikan perempuan yang dinilai membaik, meski ketimpangan masih terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2025, angka putus sekolah perempuan di jenjang SMA tercatat sekitar 2,14 persen, namun lebih tinggi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Mugiyanto menyebut kondisi itu dipengaruhi faktor kemiskinan, perkawinan anak, hingga persepsi sosial yang masih membatasi akses pendidikan perempuan.
“Ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat,” kata Mugiyanto.
Pemerintah, lanjut Mugiyanto, mendorong penguatan kebijakan kesetaraan gender melalui perluasan akses pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan hambatan struktural.
Tema peringatan tahun ini, “Perempuan Bermimpi, Perempuan Menginspirasi”, disebutnya harus dimaknai sebagai dorongan agar perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktor utama dalam prosesnya.
