PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI terus memperkuat strategi pencegahan korupsi dari hulu dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis pengalaman langsung.
Melalui program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 69 Tahun 2026 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebanyak 110 calon pimpinan nasional lintas sektor tidak hanya dibekali materi teoritis, tetapi juga diajak memahami secara nyata dampak destruktif korupsi.
“KPK bersama Lemhannas, bersinergi menyiapkan calon pemimpin yang tidak sekadar kompeten, melainkan berintegritas kuat ketika bertugas nantinya,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto dikutip dari laman KPK, Jumat (24/4/2026).
Dalam rangka memperdalam pemahaman tersebut, para peserta mengikuti kunjungan edukatif ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) serta Gedung Merah Putih KPK.
Di Rupbasan, peserta diperlihatkan beragam barang sitaan hasil tindak pidana korupsi, mulai dari kendaraan mewah hingga barang berharga lainnya. Pemandangan ini menjadi pengingat konkret mengenai besarnya kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik korupsi.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih, peserta mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme kerja KPK, baik dalam aspek penindakan maupun pencegahan.
Mereka juga diperkenalkan pada berbagai layanan publik yang disediakan, termasuk sistem pengaduan masyarakat yang menjadi salah satu pintu masuk pengungkapan kasus korupsi.
Pendekatan experiential learning yang diterapkan dalam program ini diharapkan mampu membentuk kesadaran yang lebih mendalam di kalangan calon pemimpin.
Dengan melihat langsung konsekuensi nyata dari korupsi, peserta tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga dampak sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik yang dapat tergerus akibat praktik tersebut.
Melalui langkah ini, KPK berharap lahir generasi pemimpin yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas kuat serta komitmen tinggi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di masa depan.
