PravadaNews – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Ada enam jabatan setingkat Menteri dan Kepala Badan hingga Penasihat Khusus Presiden yang dilantik Prabowo.
Pertama; Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, kedua; Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, ketiga; Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Keempat; Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, kelima; Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi dan keenam; Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia.
Pelantikan pejabat tersebut ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan menurut agama Islam, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik, Senin (27/4/2026).
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand), Prof Asrinaldi mengatakan, perbaikan ekonomi seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Presiden Prabowo Subianto. Reshuffle kabinet yang dilakukan presiden tidak menjawab permasalahan bangsa ini.
Saat ini banyak persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia di antaranya; nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar AS, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang menurun.
“Jadi ini mestikan yang menjadi perhatian dalam reshuffle kabinet,” kata Asrinaldi kepada PravadaNews, Selasa (28/4/2026).
Asrinaldi menyampaikan, kondisi dalam negeri sedang tidak baik-baik saja, karena adanya gejolak geopolitik yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi RI. “Indonesia memang tidak sedang baik-baik saja,” kata Asrinaldi.
Asrinaldi mengingatkan, Presiden Prabowo untuk fokus memperbaiki situasi dalam negeri daripada memperkuat internal kabinet.
“Jelang dua tahun pemerintahan Prabowo ini mestinya fokus pada pencapaian kinerja, tidak lagi konteks yang kita lihat dalam memperkuat posisinya dan mengakomodir kekuasaan koalisi yang ikut bergabung dengan pemerintahan Prabowo,” pungkas Asrinaldi.
