PravadaNews – Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan audit kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, BGN juga akan mendata ulang penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu dilakukan agar penyaluran MBG tetap sasaran.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan, perbaikan data menjadi bagian penting dalam evaluasi program. Menurut arum, kualitas terhadap pelaksanaan MBG tidak dapat dilepaskan dari kesiapan dan tata kelola dapur yang menjalankan program tersebut.
Untuk mendukung proses itu, BGN juga turut memperkuat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki basis data kelompok sasaran. “Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik,” kata Arum dikutip Selasa (16/6/2026).
Baca Juga: Prabowo Perintahkan BUMN Ambil Alih MinyaKita
Arum mengungkapkan, selain membenahi sistem pendataan, BGN juga mengevaluasi jumlah penerima manfaat MBG. Berdasarkan simulasi awal yang dilakukan bersama sejumlah kementerian, pemerintah juga membuka peluang melakukan refocusing dengan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat.
Salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas yakni siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berasal dari keluarga mampu. Menurut Arum, bantuan gizi perlu lebih diarahkan kepada kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi.
“Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi,” ujar Arum.
Arum menegaskan penyesuaian itu bukan lagi dimaksudkan untuk mengurangi tujuan program. Sebaliknya, intervensi gizi akan difokuskan kepada kelompok yang secara medis dan sosial dinilai paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.
Penataan ulang penerima manfaat juga diperkirakan berdampak pada kebutuhan anggaran program. Saat ini, pagu indikatif MBG tahun 2027 tercatat sebesar Rp270,2 triliun dengan target menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat.
Namun, Arum menilai kebutuhan anggaran tersebut masih dapat berubah seiring proses evaluasi yang berlangsung. Arum menambahkan bahwa saat ini pemerintah tengah menghitung sejumlah skenario efisiensi tanpa ada mengurangi tujuan utama program. “Rp268 (triliun) kan (pagu anggaran) yang terakhir, ya kemungkinan besar pasti akan berkurang (kebutuhan anggaran MBG),” pungkas Arum.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengungakapkan bahwa Komisi IX selalu menggelar rapat secara tertutup dengan BGN karena membahas soal anggaran.
“Kalau rapat, rapat di komisi IX memang selama ini kan dilakukan tertutup ketika membahas anggaran,” tutur Charles, dikutip Selasa (16/6/2026).
Charles mengatakan, salah satu alasan rapat dengan BGN digelar secara tertutup karena pagu anggaran indikatif disusun oleh mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana yang kini ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Karena pagu anggaran indikatif yang saat ini disajikan adalah pagu anggaran indikatif yang disiapkan oleh pengurus lama, kepemimpinan lama” jelas Charles.
Charles menuturkan, BGN saat ini membutuhkan waktu untuk menyusun ulang program dan kebutuhan anggaran tahun 2027. Komisi IX, lanjut Charles, masih memberikan waktu kepada BGN untuk melakukan perbaikan terkait data jumlah penerima manfaat yang akan menjadi sasaran program.
“Termasuk jumlah penerima manfaatnya berapa, sehingga ya apapun anggaran yang akan ditampilkan bukan anggaran yang akurat,” beber Charles.
