PravadaNews – Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.
Penghentian itu dilakukan untuk memberi ruang melakukan audit terhadap seluruh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan, keputusan itu diambil guna melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.
Arum menjelaskan, evaluasi yang akan dilakukan mencakup soal kualitas dapur, tata kelola internal lembaga hingga validasi data penerima manfaat.
Arum menekankan, pembenahan atau evaluasi itu dilakukan untuk memperbaiki sistem di internal untuk perbaikan program MBG kedepannya.
“Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” ujar Arum dikutip Selasa (15/6/2026).
Baca Juga: Tekanan Ekonomi Memantik Kritik ke Prabowo
Arum menegaskan, audit terhadap seluruh SPPG itu juga dilakukan sebagai bagian perbaikan seluruh data penerima manfaat dengan harapan dapat sesuai target yang telah ditentukan pemerintah.
Arum mengklaim pihaknya saat ini akan memprioritaskan ketepatan sasaran dari penerima bantuan dibanding memperluas jumlah dapur yang beroperasi.
Pemerintah, saat ini ingin memastikan intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. “Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” terang Arum.
“Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik,” tambah Arum.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengungakapkan bahwa Komisi IX selalu menggelar rapat secara tertutup dengan BGN karena membahas soal anggaran.
“Kalau rapat, rapat di komisi IX memang selama ini kan dilakukan tertutup ketika membahas anggaran,” tutur Charles, dikutip Selasa (16/6/2026).
Charles mengatakan, salah satu alasan rapat dengan BGN digelar secara tertutup karena pagu anggaran indikatif disusun oleh mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana yang kini ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Karena pagu anggaran indikatif yang saat ini disajikan adalah pagu anggaran indikatif yang disiapkan oleh pengurus lama, kepemimpinan lama” jelas Charles.
Charles menuturkan, BGN saat ini membutuhkan waktu untuk menyusun ulang program dan kebutuhan anggaran tahun 2027. Komisi IX, lanjut Charles, masih memberikan waktu kepada BGN untuk melakukan perbaikan terkait data jumlah penerima manfaat yang akan menjadi sasaran program.
“Termasuk jumlah penerima manfaatnya berapa, sehingga ya apapun anggaran yang akan ditampilkan bukan anggaran yang akurat,” beber Charles.
