PravadaNews – Ruang perbedaan pendapat di Indonesia mulai ditutup. Tidak ada lagi ruang untuk diskursus. Hal itu akan sangat berbahaya bagi Indonesia sebagai negara demokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dewi Fortuna Anwar dalam diskusi bertajuk Resiliensi Demokrasi dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global dan Pergeseran Geopolitik di The Habibie Center, Kemang Selatan, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).
“Ketika ruang perbedaan pendapat itu ditutup, ketika diskursus menjadi berbahaya, ini adalah bahaya utama. Dan kita lihat di Indonesia ini mulai terjadi,” kata Dewi Fortuna.
Dewi Fortuna mengatakan, kondisi tersebut terjadi sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dimana, Jokowi kala itu sebagai kepala negara yang populer hampir merangkul seluruh partai politik dan dimasukkan ke dalam kekuasaan.
“Hanya partainya Pak Mardani (Mardani Ali Sera/PKS) dan Gerindra waktu itu yang di luar kekuasaan. Sebagian besar ada di dalam, sampai hampir 80 persen,” kata Dewi Fortuna.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, perbedaan pendapat juga kerap terjadi ketika pengambilan keputusan di fraksi maupun pimpinan partai politik.
Contohnya, ketika hasil rapat di komisi akan disampaikan ke masing-masing fraksi dan pimpinan partai politik. Setelah itu, akan diambil sebuah keputusan dari hasil rapat tersebut.
“Memang masalahnya ketika sudah selesai di situ (rapat komisi), dibawa ke atas, kadang-kadang mekanisme kepemimpinan di partai, di fraksi, sangat menentukan keputusannya,” ujar Mardani.
Mardani menambahkan, keputusan yang dihasil dari fraksi maupun pimpinan partai terkedang berbeda pendapat dengan anggota komisi.
“Jadi mens sana in corpore sano, loe kesana, gue kesono. Yang dibahas di komisi apa, yang diputuskan apa,” kata Mardani.
