PravadaNews – Risiko kenaikan harga pangan saat musim paceklik mendorong pemerintah melanjutkan tiga langkah untuk menjaga pasokan pangan, terutama beras dan jagung menjelang akhir 2026.
Jurus pertama dilakukan dengan menyiapkan tambahan 1 juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar masyarakat dapat membeli beras dengan harga lebih terjangkau.
“Selain itu, pemerintah juga menyiapkan beras subsidi seharga Rp12.500 per kilogram yang dapat dibeli oleh seluruh masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, Rabu (4/11/2026).
Namun, harga beras SPHP diketahui berbeda antar wilayahnya, yakni Rp12.500 per kilogram di Zona I, Rp13.100 di Zona II, dan Rp13.500 di Zona III.
Kebijakan tersebut berlanjut ketika Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada Oktober–Desember 2026 turun 16,32% menjadi 5,01 juta ton, dari sekitar 5,99 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain menambah pasokan beras SPHP, pemerintah menyiapkan jurus kedua berupa lelang sekitar 380 ribu ton beras Perum Bulog yang telah disimpan lebih dari satu tahun dengan harga awal minimal Rp11.000 per kilogram.
Beras ini akan dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pangan, seperti tepung, kue, dan bihun. Pengolahannya tetap harus memenuhi ketentuan mutu serta keamanan pangan.
Sementara itu, jurus ketiga dilakukan dengan menyiapkan tambahan 150 ribu ton jagung Bulog seharga maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak untuk membantu menekan biaya pembelian pakan.
Di luar ketiga langkah tersebut, pemerintah mulai menyalurkan bantuan beras sebanyak 30 kilogram kepada 33,2 juta keluarga dari kelompok desil 1–4 untuk periode Oktober–Desember 2026.
“Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat kelompok desil 1 hingga 4 sebagai instrumen perlindungan sosial agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan pokok dan meringankan beban pengeluaran rumah tangga di musim paceklik,” kata Zulhas.
Adapun Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat penyaluran tambahan beras SPHP periode 1 Oktober–20 November 2026 telah mencapai 103 ribu ton dari target 200 ribu ton berdasarkan laporan per Jumat (23/10).
Dalam kesempatan lain, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menyoroti penyaluran jagung SPHP yang belum merata, terutama di Sulawesi Selatan dan Papua.
“Kemudian kita harapkan untuk Sulawesi Selatan dan Papua untuk mendorong segera penyaluran SPHP-nya yang jagung karena realisasinya masih berkisar 20-21 persen,” ucap Andriko dalam catatan Bapanas, dikuti Kamis (4/11).
Bapanas mencatat penyaluran jagung SPHP meningkat dari 200,8 ribu ton pada Jumat (23/10) menjadi 216,8 ribu ton pada Selasa (27/10), dengan jangkauan 11.646 peternak di 29 provinsi.
