PravadaNews – Pemerintah memastikan pembiayaan gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan membebani anggaran baru negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebutuhan dana tersebut diambil dari sisa anggaran program yang belum terserap.
Purbaya menyebut masih terdapat ruang fiskal dalam alokasi tahunan program tersebut.
“Kopdes Merah Putih kan setiap tahun sudah dijatahkan anggarannya. Karena belum seluruhnya terbentuk, masih ada sisa dana yang bisa dimanfaatkan, termasuk untuk gaji manajer,” ujar Purbaya, Senin (4/5/2026).
Purbaya juga akan mengoordinasikan penggunaan anggaran lintas kementerian dan lembaga terkait.
Purbaya menilai, skema ini cukup untuk menutup kebutuhan operasional awal tanpa harus membuka pos anggaran baru di APBN.
Purbaya menekankan pembiayaan gaji manajer hanya berlangsung dalam dua tahun ke depan.
“Ini hanya untuk masa transisi. Dananya sudah tersedia,” tambah Purbaya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan menjelaskan status manajer Kopdes Merah Putih setelah masa kontrak kerja selama dua tahun berakhir.
Zulkifli menyebut para manajer yang lolos seleksi akan dikontrak dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara selama dua tahun.
“Untuk sementara (PKWT) dua tahun. Nanti setelah dua tahun akan menjadi petugas koperasi,” ujar Zulkifli.
Dengan skema tersebut, para manajer pada tahap awal akan berstatus sebagai pegawai Agrinas Pangan. Pemerintah menilai pola ini diperlukan untuk mendukung pembentukan dan operasional awal Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.
Terkait gaji, Zulkifli menyatakan pembayaran selama masa kontrak akan dilakukan oleh Agrinas Pangan, seiring status para manajer yang masih berada di bawah BUMN tersebut.
“Nanti itu karena pegawai Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar,” kata Zulkifli.
