Ilustrasi Nelayan minta pemerintah benahi harga BBM dan Pelabuhan. (Foto: PravadaNews)

Beranda / Daerah / Pemerintah Diminta Benahi Harga Solar dan Pelabuhan di Batang

Pemerintah Diminta Benahi Harga Solar dan Pelabuhan di Batang

PravadaNews – Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar nonsubsidi yang menembus angka Rp 30.000 per liter memicu gelombang protes dari kalangan nelayan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Nelayan merasa semakin terhimpit oleh tingginya biaya operasional melaut, hingga akhirnya mendorong mereka turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan atas kebijakan harga yang dinilai tidak berpihak pada keberlangsungan mata pencaharian mereka.

Keluhan ini disampaikan nelayan di Batang, Dedi yang menegaskan persoalan utama bukan pada ketersediaan BBM, melainkan harga solar nonsubsidi yang sudah tidak terjangkau.

Baca juga: Solar Rp30 Ribu per Liter Nelayan Gelar Aksi

Kenaikan harga solar yang terjadi sejak April 2026 ini dinilai sangat membebani operasional melaut, terutama bagi kapal berukuran di atas 30 gross ton (GT). Sebelumnya, harga solar berada di kisaran Rp 9.000-Rp 10.000 per liter.

“Solar masih ada, tetapi harganya tidak cocok untuk nelayan. Dahulu sebelum Lebaran sekitar Rp 9.000-Rp 10.000, sekarang sudah Rp 30.000. Ini sangat berat,” kata Dedi, Selasa (5/5/2026).

Menurut Dedi, kondisi tersebut memaksa banyak nelayan berhenti melaut karena hasil tangkapan tidak mampu menutup biaya operasional. Dampaknya, ratusan awak kapal kini terancam kehilangan mata pencaharian.

“Kalau dipaksakan, tidak akan menutup biaya perbekalan. Pasti rugi. Dampaknya, banyak nelayan jadi menganggur,” tegas Dedi.

Nelayan berharap pemerintah pusat segera menetapkan kebijakan harga BBM khusus agar aktivitas melaut kembali normal dan rantai pasokan ikan tetap terjaga.

“Harapan kami ada kebijakan khusus supaya nelayan bisa berangkat lagi dan tidak banyak yang menganggur,” tambah Dedi.

Selain persoalan BBM, nelayan Batang juga menghadapi masalah infrastruktur pelabuhan, terutama pendangkalan alur pelayaran.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batang, Teguh Termujo, menyebut alat pengerukan yang ada sudah tidak layak digunakan.

“Tongkangnya sudah tenggelam karena keropos, dan ekskavatornya juga sudah tidak normal. Sangat berbahaya kalau dipaksakan,” ungkapnya.

Akibat pendangkalan tersebut, kapal-kapal kesulitan keluar masuk pelabuhan dan harus ditarik menggunakan kapal lain.

“Sekarang saja untuk keluar harus ditarik tiga sampai empat kapal. Artinya, sedimentasi makin parah karena alat pengerukan tidak berfungsi,” terangnya.

Dengan sekitar 40 kapal berukuran di atas 30 GT yang bergantung pada kondisi pelabuhan, kombinasi mahalnya BBM dan buruknya infrastruktur membuat nelayan Batang berada dalam tekanan berat. Jika tidak segera ditangani, dampaknya berpotensi meluas terhadap sektor perikanan dan perekonomian daerah.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *