PravadaNews – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita.
Penyesuaian itu dilakukan karena harga Crude Palm Oil (CPO), biaya produksi, dan distribusi alami kenaikan.
Apalagi, minyak goreng rakyat itu sejak Agustus 2024 belum pernah dilakukan penyesuaian.
“Harga HET Minyakita sudah 3 tahun yang lalu dari 2024, kan sudah lama, semua kan pasti nilai keekonomiannya berubah semua,” kata Menteri Busan.
Menteri Busan mengatakan, penyesuaian dilakukan karena harga Crude Palm Oil (CPO), biaya produksi, dan distribusi alami kenaikan.
“Ini kan faktor harga CPO naik, biaya produksi naik, jadi kan kami harus menyesuaikan semua,” ujar Menteri Busan.
Baca Juga: HET Minyakita Bakal Naik Imbas Harga CPO Meroket
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan menyatakan, harga Minyakita di sejumlah daerah sudah alami kenaikan, bahkan melebihi HET sebesar Rp15.700 per liter.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok per 4 Mei 2026, harga rata-rata nasional telah menyentuh Rp15.915 per liter.
Nasim menceritakan, di Pekanbaru, harga Minyakita tembus Rp20 ribu dan Cirebon Rp21 ribu per liter. Oleh karena itu, Nasim meminta pemerintah untuk mengawasi kenaikan HET Minyakita.
“Jika HET dinaikkan tanpa pengawasan, dikhawatirkan harga akan semakin tidak terkendali,” kata Nasim di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Stabilitas harga Minyakita di pasaran merupakan tanggung jawab pemerintah. Nasim mendesak agar pemerintah menjamin kelancaran distribusi dan menindak tegas oknum yang melakukan penimbunan.
Baca Juga: Penyesuaian HET Minyakita Tidak Terkait B50
Penimbunan, lanjut Nasim, akan berdampak terhadap kelangkaan produk Minyakita di pasaran.
“Jangan sampai ada pihak yang menimbun demi keuntungan pribadi. Praktik ini sangat merugikan masyarakat. Pemerintah harus hadir melakukan pengawasan lapangan secara langsung,” kata Nasim.
Nasim menambahkan, sektor yang akan terdampak yakni UMKM. Di mana kebanyakan UMKM sangat mengandalkan Minyakita sebagai bahan baku produksi.
Nasim mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan skema subsidi atau intervensi khusus agar beban produksi UMKM tidak membengkak yang dapat mematikan usaha mereka.
“Minyakita sejatinya untuk membantu rakyat kecil mendapatkan harga terjangkau. Pemerintah perlu hadir melalui subsidi atau kebijakan lain agar masyarakat dan UMKM tetap bisa bertahan di tengah tekanan harga energi dan pangan,” pungkas Nasim.
