PravadaNews – Komisi X DPR RI menilai Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali berhasil menunjukkan praktik baik dalam pemanfaatan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dinilai berjalan efektif dan dapat dijadikan contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian usai kunjungan kerja spesifik Komisi X ke kantor BPS Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (13/5/2026).
Menurut Lalu, koordinasi antara BPS dengan pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di Bali sudah terbangun dengan sangat baik.
Lalu mengatakan, data statistik yang dihasilkan BPS di Bali tidak hanya dikumpulkan, tetapi benar-benar digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Mulai dari perencanaan program jangka pendek hingga pembangunan jangka panjang.
“Kerja-kerja statistik dilakukan oleh BPS, datanya diolah, hasilnya dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Bali,” ujar Lalu.
Selain sinergi dengan pemerintah daerah, Komisi X juga menyoroti capaian kinerja publikasi statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Bali yang menunjukkan tren positif.
Berdasarkan paparan BPS Bali, persentase publikasi atau laporan statistik berkualitas mencapai 100 persen pada 2023 dan 2024, kemudian meningkat menjadi 102,58 persen pada 2025.
Menurut Lalu, capaian tersebut menunjukkan komitmen BPS Bali dalam menghadirkan data statistik yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
Oleh karena itu, Lalu berharap seluruh daerah dapat memperkuat kolaborasi dengan BPS agar data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat dan terintegrasi. Dengan demikian, program pembangunan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengajak masyarakat tidak takut memberikan data kepada Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan survei ekonomi nasional.
Keterbukaan masyarakat dinilai penting agar pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil di lapangan.
Menurut Nur, data yang dikumpulkan BPS akan menjadi dasar pemerintah dalam melihat kondisi ekonomi masyarakat dan menentukan kebijakan pembangunan ke depan.
“Masyarakat enggak usah takut. Berikan data sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seterbuka-bukanya,” ujar Nur.
Nur menjelaskan, hasil survei ekonomi nasional nantinya dapat membantu pemerintah mengetahui sektor ekonomi yang mengalami penurunan maupun sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
Selain itu, data tersebut juga penting untuk menentukan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan pemerintah, khususnya dalam akses pembiayaan dan pengembangan usaha.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan BPS dalam mengelola dan menyajikan data nasional. Menurutnya, BPS memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang statistik, pengolahan data, hingga analisis.
Meski demikian, Komisi X tetap mendorong BPS untuk terus menyempurnakan metodologi survei melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi maupun pelaku usaha, sehingga kualitas dan akurasi data yang dihasilkan semakin baik.
Ia berharap partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan data dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
