PravadaNews – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap pengakuan mengejutkan terkait adanya dugaan penyimpangan yang melibatkan orang-orang dekatnya.
Dalam sebuah pernyataan terbuka, Prabowo menceritakan bagaimana Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh datang menemuinya dalam kondisi penuh keraguan saat hendak melaporkan hasil pemeriksaan internal lembaganya.
Menurut Prabowo, Kepala BPKP bahkan tampak gemetar ketika menyampaikan temuan tersebut karena pihak-pihak yang diperiksa diketahui memiliki hubungan dekat dengan dirinya.
Situasi itu, kata Prabowo, menjadi ujian berat dalam komitmennya memberantas praktik penyalahgunaan jabatan dan korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Kepala BPKP datang ke saya agak gemeter, karena yang dilaporkan diketahuilah itu beberapa orang itu dekat sama saya. Dia minta petunjuk apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan?” tanya Prabowo, Sabtu (16/5/2026).
Pernyataan itu langsung menjadi sorotan publik karena menunjukkan adanya kekhawatiran aparat pengawas ketika kasus yang ditangani menyentuh lingkaran kekuasaan.
Namun, Prabowo menegaskan dirinya tidak ingin ada perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan amanah negara, termasuk orang-orang yang selama ini pernah mendapat kepercayaan darinya.
Prabowo mengaku merasa terpukul dan kecewa mendengar adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya ia angkat, bina, bahkan diberi posisi penting dalam pemerintahan maupun lembaga strategis.
“Saya sedih, orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat, nyeleweng, nyuri uang rakyat,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat pemerintah tengah memperketat pengawasan internal terhadap penggunaan anggaran negara. Prabowo menekankan bahwa kepercayaan rakyat tidak boleh dikhianati oleh pejabat yang justru memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Prabowo memang berulang kali menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan pembenahan tata kelola pemerintahan. Prabowo menyebut kebocoran anggaran dan praktik korupsi sebagai salah satu hambatan utama pembangunan nasional yang harus diberantas tanpa pandang bulu.
Pengungkapan cerita dari Kepala BPKP itu juga dinilai memperlihatkan masih adanya budaya takut di birokrasi ketika harus menangani dugaan pelanggaran yang melibatkan elite atau pihak yang memiliki kedekatan politik dengan penguasa. Karena itu, sejumlah pengamat menilai keberanian aparat pengawas dan penegak hukum perlu terus diperkuat agar proses pemeriksaan dapat berjalan independen.
Di sisi lain, publik kini menanti langkah lanjutan pemerintah terhadap temuan yang dimaksud Prabowo. Hingga kini belum dijelaskan secara rinci siapa pihak yang dimaksud maupun bentuk dugaan penyimpangan yang tengah diperiksa BPKP tersebut.
Meski demikian, pernyataan Prabowo dianggap sebagai pesan tegas pemeriksaan terhadap dugaan korupsi tidak boleh berhenti hanya karena melibatkan orang dekat kekuasaan.
Pemerintah, kata Prabowo, harus tetap berdiri di atas kepentingan rakyat dan memastikan setiap penyalahgunaan jabatan diproses sesuai hukum yang berlaku
