PravadaNews – Presiden Prabowo Subianto menyanpaikan pidato perdana dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi pemerintah pada 2027.
Dalam agenda rapat paripurna di DPR, Senayan, Rabu, (20/5/2026) Prabowo juga menekankan target soal penurunan defisit anggaran, peningkatan penerimaan negara, hingga ambisi pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen.
Pemerintah, kata Prabowo, akan menjaga defisit APBN 2027 di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurut Prabowo, ruang fiskal yang lebih sehat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pasar.
“Kami akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” ujar Prabowo di hadapan anggota dewan.
Selain menekan angka defisit, pemerintah menargetkan rasio pendapatan negara naik menjadi 11,82 sampai 12,40 persen dari PDB.
Baca juga: Prabowo: Perekonomian Kita Harus Berpihak ke Rakyat
Kenaikan penerimaan akan didorong melalui optimalisasi pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penguatan tata kelola sumber daya alam.
Dalam pidatonya, Prabowo pun memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027.
Target itu disebut sebagai tahap awal menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Pemerintah juga menargetkan inflasi tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Adapun nilai tukar rupiah bakal diproyeksikan berada di rentang Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Menurut Prabowo, stabilitas kurs penting untuk menjaga daya saing ekspor sekaligus mengendalikan inflasi impor.
Di sektor sosial, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6 hingga 6,5 persen.
Tingkat pengangguran terbuka juga dipatok menurun ke kisaran 4,30 sampai 4,87 persen pada 2027.
Pemerintah berharap penciptaan lapangan kerja formal meningkat signifikan dari 35 persen pada 2026 menjadi 40,81 persen tahun depan.
Prabowo juga mengumumkan rencana pembangunan 5.000 desa nelayan yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage, pabrik es, dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan.
Program itu disebut sebagai bagian dari penguatan ekonomi maritim.
Dalam bagian lain pidatonya, Prabowo menyoroti apa yang ia sebut sebagai anomali ekonomi nasional.
Prabowo mempertanyakan kondisi ketika pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5 persen selama beberapa tahun terakhir.
Namun jumlah kelas menengah justru malah menurun dan angka kemiskinan meningkat.
“Tujuh tahun kali 5 persen, ekonomi kita tumbuh 35 persen. Tapi rakyat miskin justru bertambah,” kata Prabowo.
Presiden juga mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam melalui peraturan pemerintah yang diteken pada hari yang sama.
Melalui aturan itu, aturan ekspor komoditas tertentu seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan juga soal paduan besi wajib dilakukan melalui badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.
Menurut Prabowo, kebijakan itu dimaksudkan untuk memperkuat kendali negara terhadap proses perdagangan komoditas strategis dan memastikan manfaat ekonomi lebih besar diterima di dalam negeri.
Di hadapan anggota DPR, Prabowo turut menyinggung praktik korupsi dan aparat penegak hukum yang menjadi pelindung pejabat bermasalah.
Prabowo meminta masyarakat agar tidak ragu melaporkan penyimpangan yang terjadi di lapangan.
“Kalau aparat enggak beres, langsung videokan,” ujar dia.
Prabowo juga meminta para jajaran menteri agar tidak bersikap diskriminatif dalam setiap proyek pemerintah.
Prabowo menegaskan bahwa latar belakang politik tidak boleh untuk dijadikan alasan pertimbangan dalam proses tender.
Termasuk, lanjut Prabowo jika perusahaan pemenang dikaitkan dengan PDI Perjuangan yang saat ini masih berada di luar koalisi pemerintahan.
Dalam pidato yang berlangsung lebih dari satu jam itu, Prabowo berkali-kali juga menekankan pentingnya keberpihakan kepada kelompok masyarakat bawah.
Pemerintah, kata Prabowo, akan memperkuat perlindungan bagi guru, petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga kelompok lanjut usia melalui berbagai program kesejahteraan sosial.
Prabowo juga mengingatkan pentingnya memahami sejarah kolonialisme. Ia mengatakan bangsa Indonesia pernah diperlakukan tidak manusiawi pada masa penjajahan.
Oleh Karena itu, menurut Prabowo, Indonesia juga tidak boleh silau terhadap model pembangunan negara lain yang dibangun melalui eksploitasi bangsa lain.
Menjelang akhir pidato, Prabowo menegaskan APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Prabowo mengkritik elite nasional yang dinilai terlalu mudah cemas terhadap gejolak ekonomi, termasuk pelemahan rupiah.
Presiden menutup pidatonya dengan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Prabowo juga meminta Menteri Keuangan mengevaluasi pimpinan instansi tersebut apabila tidak mampu memberantas praktik pungutan liar yang dikeluhkan pelaku usaha.
“Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” pungkas Prabowo.
