PravadaNews – Rencana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat merek Minyakita akan menjadi boomerang bagi Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso (Busan).
Peneliti Politik Citra Institute, Efriza menilai, publik akan mendorong agar Presiden Prabowo Subianto mendepak Mendag Busan dari kabinet pemerintahannya.
“Urusan reshuffle memang hak prerogatif Presiden. Tetapi jika terjadi kenaikan harga MinyaKita dalam satu atau dua minggu ini, publik kemungkinan juga akan mengarahkan perhatian kepada Budi Santoso sebagai Menteri Perdagangan,” kata Efriza kepada PravadaNews, Selasa (16/6/2026).
Efriza mengatakan, Mendag merupakan sosok yang paling bertanggung jawab atas tata kelola Minyakita. “Jika harga MinyaKita naik, hal itu akan dipandang sebagai tambahan beban ekonomi bagi masyarakat,” ujar Efriza.
Efriza memandang, masyarakat akan kecewa terhadap pemerintah jika harga Minyakita naik. Selain itu, masyarakat juga mendorong agar Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap pembantunya itu.
Baca Juga: Kenaikan HET Minyakita Perburuk Citra Pemerintah
“Kekecewaan publik memungkinkan presiden turut mengevaluasi efektivitas kepemimpinannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan perdagangan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat,” tutup Efriza.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meminta distribusi dan pengelolaan MinyaKita diambil alih sepenuhnya oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Keputusan itu diambil Presiden Prabowo sebagai untuk membenahi tata kelola distribusi yang selama ini masih dianggap bermasalah. Kebijakan itu dilakukan untuk mengendalikan harga eceran di lapangan yang selama ini masih dianggap cukup tinggi dari HET.
“Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN. Itu arahan Bapak Presiden (Prabowo) dua minggu yang lalu kalau tidak salah, itu diarahkan agar Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (15/6/2026).
